JAKARTA | INTIP24 News – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Rapat Paripurna DPR RI ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.
Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2027.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Presiden saat memaparkan dokumen KEM PPKF 2027 di Jakarta, Rabu.
Target asumsi makro tersebut ditetapkan pemerintah di tengah tekanan berat pada mata uang domestik yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level Rp17.706 per dolar AS pada penutupan perdagangan pasar spot pertengahan Mei 2026.
Melalui bauran kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah juga memproyeksikan laju inflasi domestik dapat dikendalikan ketat pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tukar.
Presiden menegaskan bahwa stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Presiden juga menyoroti dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya yang disebut berkontribusi terhadap keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri selama puluhan tahun.
Dia mengatakan Indonesia pada dasarnya selama ini mencatatkan surplus perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih tinggi dibanding impor. Menurut dia, kondisi itu seharusnya menjadi modal kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Negara kita tidak pernah rugi, satu tahun pun tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih dibanding impor. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” ujarnya.
Namun, Prabowo mengatakan data yang diterimanya justru menunjukkan adanya aliran dana keluar dalam jumlah besar.
“Tapi apa yang terjadi? Keuntungan kita selama 22 tahun adalah USD 436 miliar, yang keluar USD 343 miliar. Ini angka dari PBB,” kata Prabowo.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan negara dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk belanja publik dan kesejahteraan aparatur.
“Ini sebab gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat,” ujarnya.
Sebagai contoh, Prabowo menggambarkan kemungkinan manipulasi pelaporan ekspor komoditas.
“Katakanlah kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Itu bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, itu dicatat. Itu terjadi dengan kelapa sawit, itu terjadi dengan semua komoditas,” kata Prabowo.
Menurut dia, praktik tersebut merupakan bentuk “penipuan di atas kertas” yang perlu segera dibenahi. Selain itu, dia juga menyinggung persoalan penyelundupan melalui pelabuhan.
“Kita harus berani mengatakan yang merah merah, yang putih putih. Kita harus perbaiki lembaga pemerintah kita,” ujar Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam ruangan yang sama, ada juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Editor: Hasan Munawar
