Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari Ini, Sejumlah Kementerian Ikut Mengawasi

JAKARTA | INTIP24 News – Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi memulai per hari ini, Senin (6/1). Sejumlah kementerian meninjau langsung ke berbagai daerah untuk memberikan dukungan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa program makan bergizi gratis akan terus disempurnakan dan diperluas cakupannya.

“Ini kan saya meninjau pelaksanaan di SMPN 12 Semarang dan Alhamdulillah tadi saya sudah observasi tiga kelas semuanya berjalan dengan lancar,” katanya, di Semarang, Senin.

Menurut dia, program makan siang bergizi memang berada di bawah Badan Gizi Nasional sebagai “leading sector”, tetapi Kemendikdasmen tetap memberikan dukungan.

Bacaan Lainnya

Memang ‘leading sector’-nya adalah Badan Gizi Nasional. Tapi karena ini merupakan program nasional program prioritas Bapak Presiden, maka kami semua di kementerian siap memberikan dukungan,” katanya.

Saat ini, kata dia, implementasi program makan bergizi gratis secara serentak dilakukan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Mudah-mudahan sampai akhir Januari nanti ada sampai 973 (titik, red.) sehingga program ini bisa terus terlaksana dan bisa berjalan dengan dengan lancar seterusnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga tim yang terlibat dalam implementasi program makan bergizi gratis, yakni tim pengantar, tim pengawas gizi, dan tim pemeriksa kesesuaian isi.

“Ada akuntan juga yang memeriksa program ini sehingga dipastikan program itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Presiden dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” katanya dikutip Antara.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pos terkait