JAKARTA — Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, menyebut dalam revisi UU TNI ada substansi TNI dapat mengerahkan pasukan tanpa keputusan politik presiden. Selain itu, revisi ini akan memperluas fungsi militer dari pertahanan ditambah menjadi alat keamanan negara. Hal ini disampaikan Al Araf dalam diskusi bertajuk ‘Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia’. Kegiatan ini digelar atas kerja sama PBHI Selengkapnya
JAKARTA – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritisi aturan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. “Ini sekilas adalah langkah bagus. Tapi kalau tidak dicermati hanya akan memperbanyak pos dan melegalkan pungli (pungutan liar) dengan perantara pihak ketiga,” ujar Bambang di Jakarta, Senin. Menurut Bambang, yang menjadi persoalan adanya Selengkapnya
Adakah kosakata yang lebih tepat dari menggelitik? Jawabnya, belum nemuin. Oleh: KH Ronggosutrisno Tahir, Tokoh Lintas Generasi Intip24news ditilik dari tanggal dan bulan penerbitannya. Ini diperkirakan hari, tanggal serta bulan awal penerbitan penuh dengan perencanaan. Setidaknya kalau nggak salah terka, ter-inspirasi bahwa intip24news penyebar berita atawa pembawa berita bisa dimaknai selanjutnya sebagai pembawa amanah, tentu saja dengan P-Dan-A nya tidak menggunakan huruf kapital. Jika kata Selengkapnya
JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, rencana pertemuan Puan AHY didasari oleh karena PDIP melihat Prabowo dan Anies sebagai lawan kuat bagi Ganjar Pranowo. “Apakah belum cukup pede ya dalam konteks di koalisi Ganjar, ya mungkin-mungkin saja lawan politiknya berat, kan ada Prabowo ada Anies Baswedan,” ujar Ujang, Selasa (13/6/2023). Ujang menambahkan, ancaman khususnya berlaku untuk Anies yang merupakan representasi capres oposisi. “Itu Selengkapnya
Catatan KH. Ir Ronggosutrisno BcHk Delapan dari sembilan fraksi di DPR RI Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS. meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan mencoblos calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024. Ini pernyataan sikap delapan fraksi di DPR dalam merespons wacana pemberlakuan lagi sistem proporsional tertutup atawa mencoblos partai peserta pemilu. Delapan Fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Selengkapnya
Oleh: Denny Indrayana Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri dkk, tidak bisa hanya dibaca dari segi yuridis, tetapi wajib dianalisis dari sisi politis, khususnya terkait kontestasi Pilpres 2024. Dari segi yuridis, putusan MK tersebut, juga sangat problematik. Kalau terkait angka, umur, masa jabatan, pakem putusan MK selalu berargumen open legal policy, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Argumen bahwa masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK membuka Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
