Kepulauan Yapen, intip24news.com –
Penguatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kepulauan Yapen memasuki agenda strategis melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pelayanan KB yang lebih terintegrasi, profesional, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Koordinasi tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, serta perangkat daerah terkait.
Plt Kepala BKKBN Provinsi Papua, Dr Yudha Suganda mengungkapkan bahwa ada enam agenda utama yang menjadi pembahasan.
“Pembahasan meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian Mutu, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan KB di seluruh fasilitas kesehatan, pembentukan Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS), pelatihan dan sertifikasi bidan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah, optimalisasi pelaporan KB dan KB pascapersalinan melalui aplikasi SIGA, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,” tutur Yudha Suganda.
Sekda Kepulauan Yapen: Sinergi Harus Melahirkan Perubahan Nyata
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Yustus Mambay menegaskan bahwa penguatan pelayanan KB membutuhkan komitmen bersama, bukan sekadar koordinasi dan penyusunan program.
“Penguatan pelayanan Keluarga Berencana harus diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas, aman, mudah diakses, dan sesuai standar. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” demikian pernyataan Cyfrianus Yustus Mambay.
Enam Langkah Strategis, Satu Tujuan: Pelayanan Berkualitas
Yudha juga memaparkan enam agenda yang disiapkan bukan sekadar daftar pekerjaan administratif. Pembentukan forum koordinasi diharapkan menjadi ruang pengendalian mutu dan penyelesaian persoalan pelayanan. Sementara peningkatan kompetensi bidan, penguatan PKBRS, optimalisasi aplikasi SIGA, serta pemenuhan fasilitas kesehatan menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan KB yang semakin profesional.
Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan setiap agenda memiliki penanggung jawab, target waktu, dukungan pembiayaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas dan berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan, semakin luasnya akses masyarakat, kompetensi tenaga kesehatan yang semakin baik, serta terjaminnya pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu. Karena pelayanan KB berkualitas bukan sekadar program pemerintah, melainkan investasi strategis untuk membangun keluarga sehat, masyarakat sejahtera, dan masa depan generasi Papua yang lebih baik,” jelas Yudha menutup pernyataannya.
