JAKARTA | INTIP24 News – Dualisme di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu konflik internal yang kian memanas. Hal itu ditandai dengan terjadinya kericuhan di Gedung Dewan Pers, Selasa (01/10/2024).
Para wartawan pendukung Ketua Umum yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi, Hendry Ch. Bangun dengan kelompok pengamanan Gedung Dewan Pers.
Belum diketahui apakah wartawan pendukung kepengurusan pusat PWI hasil KLB, Zulmansyah Sekedang, ikut terlibat dalam bentrok fisik tersebut.
Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika aparat hukum, Polisi, KPK, Kejaksaan Agung, dan para pihak terkait segera menangkap dedengkot koruptor Hendry Bangun dkk, dan memproses mereka secara hukum.
Ditengarai bukti-bukti sudah lebih dari cukup bahwa Hendry cs telah melakukan penggarongan uang rakyat, dana hibah BUMN sebesar Rp1.771.200.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
Dalam video yang beredar di media sosial nampak kelompok yang berada di dalam gedung berusaha bertahan dan membela diri. Tetapi, sesaat kemudian ‘kelompok dalam’ pada berhamburan keluar. Terdengar teriakan tak karuan. Sementara ‘kelompok luar’ berusaha menguasai gedung Dewan Pers.
Tidak diketahui pasti siapa ‘kelompok dalam’. Yang jelas, di dalam gedung ada baliho berwarna merah pucat bertuliskan: PT Rajawali Anggada Nusantara Service. Pos Komando Keamanan Ancol.
Di akhir video berdurasi 41 detik itu terdengar teriakan: lawan…lawan…lawan. Tetapi tidak diketahui pasti sumber ‘teriakan lawan’ itu apakah bersumber dari ‘kelompok luar’ atau ‘kelompok dalam’.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pers memutuskan untuk melarang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggunakan kantor yang berada di Gedung Dewan Pers hingga tidak diizinkan menggelar uji kompetensi wartawan (UKW).
Keputusan Pleno Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 tersebut dikeluarkan menyikapi dualisme kepengurusan PWI yang belum menemukan titik terang, yakni antara kepemimpinan Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32–34, Jakarta mulai tanggal 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,” bunyi surat keputusan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, sebagaimana diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Dewan Pers juga menyatakan tidak dapat memberikan izin kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan PWI untuk melaksanakan UKW, baik secara mandiri maupun difasilitasi.
Sementara itu, terkait Badan Penyelenggaraan Anggota (BPPA), Dewan Pers meminta kepada kedua kepengurusan PWI menyepakati dan menunjuk nama yang akan mewakili organisasi.
“Bila tidak tercapai kesepakatan, Dewan Pers menganggap PWI tidak menggunakan haknya,” demikian surat tersebut.
Dewan Pers menyatakan, keputusan itu diambil demi menjaga integritas dan kelancaran organisasi kerja dan seluruh konstituen, serta memastikan kepentingan seluruh anggota PWI tetap terlindungi.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pertemuan Dewan Pers dengan PWI Pusat pada tanggal 17 September 2024 serta Surat Permohonan PWI Nomor 689/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Penjelasan Keabsahan PWI Pusat dan Upaya Rekonsiliasi.
Kemudian, berdasarkan Surat PWI Nomor 013/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Penyelesaian Masalah Organisasi PWI; Surat Permohonan Nomor 015/PWI-P/LXXVIII/IX/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno PWI Pusat; serta Rapat Pleno Ke-42 pada tanggal 29 September 2024.
Dalam mengambil keputusan, Dewan Pers mempertimbangkan dua hal. Pertama, Keputusan AHU dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-0006321.AH.01.04. Tahun 2024.
Menurut Dewan Pers, Kemenkumham memberi pengakuan hukum PWI dengan Ketua Umum Hendry CH Bangun, tetapi juga mengakui Sasongko Tedjo sebagai pengawas atau dewan kehormatan di dua kepengurusan PWI.
“Dengan demikian, Saudara Hendry CH Bangun dalam SK Kemenkumham mendapat legitimasi yang sama dengan Saudara Sasongko dalam satu surat keputusan yang sama,” imbuh Dewan Pers.
Kedua, Dewan Pers mempertimbangkan untuk harus bersikap tidak berpihak kepada dualisme kepengurusan PWI. Hal ini sebagaimana peran dan kedudukan struktur organisatoris Dewan Pers.
Diketahui, Hendry Bangun diberhentikan dari keanggotaan PWI oleh Dewan Kehormatan PWI pada Juli lalu. Sementara itu, kepengurusan PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa pada 18 Agustus 2024 terbentuk dengan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.
