JAKARTA | INTIP24 News – Publik insan pers se-Indonesia menunggu langkah yang akan diambil Dewan Pers dan pemerintah menjelang gelaran hari pers nasional (HPN) 2025 mendatang. Pasalnya dualisme di dalam tubuh organisasi pemegang mandat penyelengara HPN ini belum terselesaikan. Hal itu membuat Dewan Pers diperkirakan tidak akan hadir pada acara tersebut. DP menganggap kepengurusan PWI saat ini berada dalam situasi dualisme yang belum terselesaikan, bahkan Selengkapnya
Batam, 2 Desember 2024 – Isu mengenai kebijakan KOMDIGI (Kementerian Komunikasi dan Digital) sebelumnya Kominfo, yang dinilai hanya memberikan ruang kerja sama kepada media yang terdaftar di Dewan Pers kembali memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan berpotensi meminggirkan media independen yang telah berbadan hukum, kredibel, dan profesional, tetapi belum terdaftar di Dewan Pers. Nursalim Turatea, Ketua Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Dualisme di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memicu konflik internal yang kian memanas. Hal itu ditandai dengan terjadinya kericuhan di Gedung Dewan Pers, Selasa (01/10/2024). Para wartawan pendukung Ketua Umum yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi, Hendry Ch. Bangun dengan kelompok pengamanan Gedung Dewan Pers. Belum diketahui apakah wartawan pendukung kepengurusan pusat PWI hasil KLB, Zulmansyah Sekedang, ikut terlibat dalam Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Ini cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media start up dan media kecil yang dinaunginya. Meskipun seringkali dianggap kecil dan hanya sebagai komoditas alias alat tawar-menawar, di era revolusi informasi ini, konsep besar dan kecil telah bergeser, media besar dan kecil sama-sama punya hak hidup. Sekarang ini terdapat perubahan perilaku. Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 – Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan. Sejumlah aturan mengalami perubahan pada beberapa pasal. Salah satu yang jadi sorotan adalah sejumlah pasal yang sering disebut pasal karet. Tidak dihapus, tapi diubah dan ditambahkan beberapa ketentuan. Misalnya, menambahkan poin bagi yang menyebarkan konten asusila. Kalau itu dilakukan sebagai korban atau membela diri, maka pada aturan baru diperbolehkan. Usman Kansong Selengkapnya
JAKARTA – Pers sebagai pilar keempat demokrasi atau fourth estate harus menjadi subjek dalam tata kelola pemerintahan nasional. Bukan sekadar corong yang menyampaikan informasi dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif Demikian dikatakan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (26/10). Ninik menjelaskan bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi atau fourth estate harus menjadi subjek dalam tata kelola pemerintahan nasional, bukan hanya sebagai media diseminasi kebijakan. “Kita Selengkapnya
YOGYAKARTA | INTIP24 – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia NR. Icang Rahardian SH, memastikan organisasi yang dipimpinnya tidak akan memihak kepada salah satu partai politik dan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Icang Rahardian pada pelantikan pengurus daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (28/8). “Memasuki tahun politik ini, saya berpesan kepada para sahabat anggota IWO Indonesia jangan berpolitik praktis, tidak memihak Selengkapnya
JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers mendesak jurnalis yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja. Hal ini demi menjaga independensi jurnalis dan keberimbangan berita. “Kalau AJI menyarankan sebaiknya mundur dari pekerjaan hari ini. Pekerjaan sebagai wartawan ataupun pimpinan redaksi atau pemimpin di redaksi, sebaiknya mundur supaya tidak ada konflik kepentingan pemberitaan dengan kegiatan politik praktisnya,” kata Ketua Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyesalkan apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan utang Kereta Cepat Indonesia China. Seharusnya segala hal terkait sengketa berita diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ninik menambahkan Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers. “Peraturan Dewan Pers, jika ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi dan penyelesaiannya oleh Dewan Selengkapnya
Oleh: Sihono HT (Ketua SMSI DIY, Founder Media Startup Wiradesa.co) JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keberlanjutan Media. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Pers sedang berpacu, adu cepat, mengusulkan draft rencana perpres tersebut. Ada dua usulan draft yang disodorkan ke Presiden. Pertama, usulan dari Kemenkominfo draft R-Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers Selengkapnya
