INTIP24NEWS – Pembunuhan warga sipil tak bersenjata di Bucha dan daerah sekitar Kyiv memancing dugaan kekejaman yang mendorong tuntutan baru untuk tindakan balasan lebih keras terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dalam apa yang Vladimir Putin sebut sebagai operasi militer khusus sejak 24 Februari lalu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah meminta pemimpin Rusia itu untuk diadili. Biden telah menyerukan penuntutan terhadap Vladimir Putin atas kejahatan perang setelah penemuan kuburan massal dan mayat warga sipil terikat di Bucha, Ukraina, yang ditembak dari jarak dekat.
Tetapi membawa presiden Rusia ke pengadilan tidak lah mudah. Rusia sendiri terus menyangkal telah melakukan pembantaian warga sipil di Bucha.
Kementerian pertahanannya bersikeras menyatakan pada hari Minggu bahwa tidak ada satu pun warga sipil yang menghadapi tindakan kekerasan oleh militer Rusia.
Seruan Biden untuk kemungkinan pengadilan kejahatan perang yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 10 juta orang mengungsi dalam waktu kurang dari enam minggu.
Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa ada empat sumber bukti utama:
– informasi yang dikumpulkan oleh AS dan sekutunya termasuk dari sumber intelijen;
– Upaya Ukraina sendiri di lapangan untuk mengembangkan kasus dan mendokumentasikan forensik dari pembunuhan tersebut;
– Materi dari organisasi internasional termasuk PBB dan LSM;
dan
– Temuan oleh media independen global dengan foto, wawancara dan dokumentasi.
Kasus ini mungkin sulit dibuktikan, tetapi jika pola pembunuhan sipil yang lebih luas di seluruh Ukraina, itu menjadi sebuah kesimpulan atas tuduhan kepada Rusia telah melakukan kejahatan perang bahkan sebelum Bucha.
Sejak 20 tahun yang lalu, The International Criminal Court (ICC) telah engadili para pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun AS, China, Rusia, dan Ukraina bukanlah anggota ICC.
Keengganan AS untuk bergabung dengan pengadilan ICC juga secara diplomatis cenderung memicu teriakan kemunafikan barat.
Donald Trump pernah mengatakan kepada majelis umum PBB: “Sejauh menyangkut Amerika, ICC tidak memiliki yurisdiksi, tidak ada legitimasi, dan tidak ada otoritas.”
Pemerintahannya mengumumkan bahwa AS akan memberlakukan larangan visa pada pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan potensial pengadilan terhadap orang Amerika atas dugaan kejahatan di Afghanistan.
Demikian pun, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Rusia untuk kejahatan agresi, karena Rusia bukan anggota.
Bulan lalu lusinan pengacara dan politisi terkemuka, termasuk menteri luar negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, dan mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown, mengkampanyekan untuk membuat pengadilan khusus mengadili Rusia atas kejahatan agresi di Ukraina.
PBB tampaknya merupakan langkah awal yang dapat melakukannya. Namun terdapat satu masalah dengan dewan keamanan PBB ketika faktanya Rusia adalah anggota tetap.
“Akan sulit untuk membayangkan bahwa mereka tidak akan mencoba menggunakan hak veto mereka untuk memblokir upaya ini,” papar Sullivan.
Pilihan lain mungkin adalah pengadilan khusus yang diselenggarakan oleh sekelompok negara.
Pengadilan Nuremberg didirikan oleh AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Nazi setelah perang dunia kedua.
Untuk model potensial Ukraina dapat dipersamakan dengab pengadilan yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan selama perang Balkan pada awal 1990-an dan genosida Rwanda 1994.
Mungkin ini akan memakan bertahun-tahun.
Pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia mendakwa kepala negara pertamanya, presiden Yugoslavia saat itu, Slobodan Miloševic, pada tahun 1999 dan menahannya pada tahun 2001.
Pengadilannya dimulai pada tahun 2002 dan sedang berlangsung ketika dia meninggal di Den Haag pada tahun 2006.
Genosida adalah upaya untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, satu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Ini dapat melibatkan tindakan membunuh atau menyakiti, serta mencegah kelahiran, memindahkan anak secara paksa, atau memaksakan kondisi mengerikan yang menyebabkan kehancuran fisiknya, sesuai dengan perjanjian Genewa tahun 1948.
Ada beberapa investigasi internasional yang sedang berlangsung saat ini terhadap potensi kejahatan perang di Ukraina.
Pengadilan Kriminal Internasional, yang melakukan penuntutan penjahat perang, meluncurkan penyelidikan pada awal Maret, sementara Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih untuk membentuk panel ahli untuk menyelidiki, dan telah menunjuk anggotanya minggu lalu.
Sumber: The Guardian
Editor: Hasan M
