INTIP24NEWS | JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Berbicara di lingkungan Istana Kepresidenan, Andi mengaku membahas mengenai kepentingan pekerja di Indonesia. Namun, ia tak memberikan komentar saat ditanya apakah pembahasan hal itu dilakukan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tentu membahas tentang kepentingan pekerja di Indonesia, juga membahas soal THR yang menjadi polemik sekarang,” kata Andi.
Dalam pertemuan tersebut, kalangan buruh meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) THR. Satgas ini nantinya akan diisi oleh para buruh maupun para pengusaha.
“Karena sekarang kita berterima kasih kepada pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk memberikan THR secara penuh, akhirnya penguasaan harus dilakukan oleh tiga pihak pemerintah, buruh, dan pengusaha,” jelasnya.
Andi menilai kehadiran satgas diperlukan untuk memantau pelaksanaan penyaluran THR. Apalagi, hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil THR kepada karyawannya.
“Karena itu harus ada ketegasan dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik,” jelasnya.
Lantas, apakah pemerintah sudah menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR?
“Sampai hari ini belum ada sanksi apapun. Kita minta tahun ini 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak. Pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral memberikan masukan yang benar dan seimbang,” jelasnya
Sumber: cnbc
