PROVINSI PANTURA
(Catatan Mimpi Serius)
Beberapa tahun silam terbangun wacana untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan. Usul perubahan ini bukan tidak beralasan, perihal ini didasari oleh identifikasi nilai-nilai sejarah kesukuan di tanah Pasundan. Bahkan nama Pasundan sudah dikehendaki menjadi nama provinsi sejak puluhan tahun silam.
Lantas pergantian nama sebuah provinsi sangat mungkin dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama ibukota, nama daerah dan pemindahan ibukota, tidak cuma soal nama provinsi.
Jika tidak salah, simak pernah juga perwakilan Cirebon, Indramayu Majalengka dan Kuningan mendatangi kantor gubernur Ahmad Heryawan kala itu untuk menagih janji bahwa Gubernur Aher menyetujui pembentukan Provinsi baru yaitu provinsi Cirebon.
Namun Gubernur Aher Waktu itu tidak dapat ditemui. Usul Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Pasundan. Lantas Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu menjadi Provinsi Cirebon. Kedua isu itu dipicu, satu diantaranya karena faktor kesejarahan dan ini sah.
Semua menjadi sangat mungkin sebagaimana diatur oleh Permendagri No 30 tahun 2013, maka menjadi sah juga jika dimekarkan menjadi dua provinsi. Lantas selanjutnya bersama Karawang, Purwakarta dan Subang disatukan menjadi Provinsi Pantura atau pilihan penyatuan Bekasi Karawang Indramayu dan Cirebon untuk menjadi Provinsi baru.
Perihal ini sangat mungkin seperti yang diisyaratkan Permendagri 030 tahun 2013 serta desain besar penataan daerah (desertada) di Indonesia dari 2010 sampai 2025.
Pun, jika kita berkaca pada terbentuknya Provinsi Banten yang memekarkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Wilayah di ujung barat Pulau Jawa itu kini menjadi provinsi dengan ibukota dan pusat pemerintahannya di Kota Serang.
Salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, Embay Mulya Syarif mengatakan, gerakan perjuangan masyarakat Banten untuk memisahkan diri dari Jawa Barat sudah cukup lama, dimulai pada 1950-an.
Kala itu, wacana pemisahan diri dari Jawa Barat disuarakan oleh sejumlah aktivis mahasiswa diantaranya, Ahsan Ali Idrus, Uwes Qorny dan Uu Sasmita.
Provinsi Pantura secara demografi maupun geografis sudah bisa memenuhi syarat sebagai sebuah wilayah administratif provinsi. Lantas pada aspek infrastruktur pun cukup memadai, begitu juga pada aspek aliansi dan kerjasama strategis antara daerah yang akan bergabung.
Dalam aspek ekonomi sangat mungkin diintegrasikan, dengan demikian dapat lebih mempercepat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah kesejahteraan dan dapat menghadapi persaingan regional global.
Hal mana dimaksud juga untuk menterjemahkan keinginan pemerintah pusat dalan membangun Indonesia dari desa atau pinggiran dapat diimplementasikan dengan program membangun dari pesisir.
Reformasi memberikan peluang besar terjadinya pemekaran wilayah.
Cita-cita untuk memisahkan diri dari Jawa Barat pun terwujud ketika pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2000 tent
Masyarakat sepakat menjadikan tanggal 4 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Banten dan menjadikan Kota Serang sebagai ibu kotanya.
Saat ini, terdapat empat kota dan empat kabupaten di Provinsi Banten dengan total 115 kecamatan.
Kelak, provinsi yang memiliki pantai dan pesisir panjang adalah provinsi Pantura. Tentu saja harus melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin keilmuan secara skademik. Yang disertai
kajian menyeluruh soal potensi fiskal daerah dan perekonomian, sehingga hasil penilaian potensi pemekaran menjadi lebih baik.
Atas dasar itu, semua daerah otonom baru yang terbentuk mampu mensejahterakan rakyat. Bukan justru membebani negara dan masyarakat secara prosedural untuk memenuhi syarat administratif teknis dan pisik kewilayahan.
Syarat administratif meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten kota dan bupati atau walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi Pantura. Jangan diabaikan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam negeri.
KH. Ir. Ronggosutrisno Tahir BChk
