JAKARTA – Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sempat ditawari menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Aniew Baswedan, tapi tidak bersedia menerima tawaran tersebut. “Kepada Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapres-nya Anies, antara lain bertanya, ‘Pak Mahfud bersedia tidak? (Saya jawab) tidak,” jawab Mahfud MD di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Senin. Selengkapnya
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pembocoran putusan MK soal perubahan sistem pemilu oleh Denny Indrayana memenuhi syarat untuk dilaporkan ke kepolisian. “Memang sih memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia, tidak boleh dibuka ke publik,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) Apalagi, kata Mahfud, MK belum menggelar rapat, tapi informasinya sudah beredar. Mahfud mengatakan, Selengkapnya
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara soal pernyataan Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara soal isu bocornya hasil pengucapan putusan yang menyebut Pemilu 2024 akan digelar secara tertutup. MK tetap mengikuti alur penetapan putusan. Soal kabar bocoran hasil pembacaan putusan seperti yang disebut eks Wamenkumham Denny Indrayana, MK memilih tidak Selengkapnya
JAKARTA – Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) mengungkap adanya informasi jika MK dalam putusannya akan mengembalikan sistem proporsional tertutup. Hal ini disampaikan dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99. Perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terkait gugatan atas sistem Pemilu saat ini, yakni sistem proporsional terbuka. “Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan Pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali Selengkapnya
Oleh: Denny Indrayana Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri dkk, tidak bisa hanya dibaca dari segi yuridis, tetapi wajib dianalisis dari sisi politis, khususnya terkait kontestasi Pilpres 2024. Dari segi yuridis, putusan MK tersebut, juga sangat problematik. Kalau terkait angka, umur, masa jabatan, pakem putusan MK selalu berargumen open legal policy, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Argumen bahwa masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK membuka Selengkapnya
JAKARTA – Pengacara Denny Indrayana dari kantor hukum integrity law firm menjadi tim kuasa hukum Partai Ummat. Mantan wakil menkumham Denny Indrayana yang kini jadi pengacara partai Ummat merasa senang dan bersyukur atas lolosnya partai Ummat dalam verifikasi Denny Indrayana sebelumnya menyampaikan gugatan Partai Ummat ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hingga akhirnya partai Ummat kini telah resmi dinyatakan lolos verifikasi dan berhak ikut pemilu Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
