Oleh: Denny Indrayana
Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri dkk, tidak bisa hanya dibaca dari segi yuridis, tetapi wajib dianalisis dari sisi politis, khususnya terkait kontestasi Pilpres 2024.
Dari segi yuridis, putusan MK tersebut, juga sangat problematik. Kalau terkait angka, umur, masa jabatan, pakem putusan MK selalu berargumen open legal policy, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Argumen bahwa masa jabatan 4 tahun Pimpinan KPK membuka peluang Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024 dapat melakukan dua kali seleksi Pimpinan KPK, dan karenanya berbahaya bagi independensi KPK, keliru dan mudah dipatahkan.
Faktanya, dengan menambah setahun masa jabatan hingga akhir 2024 sekalipun, yang akan membentuk panitia seleksi tetap Presiden Jokowi, dan yang melakukan proses fit and proper test tetaplah DPR periode sekarang. Presiden baru 2024-2029 hanya akan punya kesempatan melantiknya saja.
Dengan argumen yang sedemikian lemah, tidak ada logika yang wajar, kecuali ada udang dibalik batu, dari putusan MK yang demikian, selain merupakan gratifikasi jabatan kepada Firli Bahuri Cs. Putusan MK tersebut, adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024.
Dengan tetap memimpin KPK, Firli Bahuri dkk. tetap bisa melanjutkan strategi menutup dugaan kasus korupsi kawan-koalisi, sambil terus berusaha melakukan kriminalisasi korupsi lawan-oposisi. Dalam artikel “Korupsilah dalam Pelukan Koalisi”, saya telah menegaskan bahwa pengungkapan kasus korupsi BTS harus diapresiasi dan didukung penuh. Namun, pada saat yang sama harus dikritisi, karena menyebabkan pedang Dewi Keadilan ditebaskan tajam kepada oposisi, sambil sengaja melepaskan alias tumpul kepada koalisi.
Ada yang memprotes saya tidak menghitung terjeratnya Setya Novanto dari kawan koalisi Golkar oleh KPK. Jawaban saya mudah, Novanto menjadi tersangka di akhir tahun 2017, saat KPK belum mengalami pelumpuhan pertama melalui perubahan UU KPK.
