NASIONAL, POLITIK

PKB Siap Golkan Hak Angket Putusan MK Demi Demokrasi

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mendapat masukan masyarakat terkait wacana pemakzulan presiden akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Putusan itu dianggap bermasalah karena dianggap sengaja memberikan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Terlebih, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan ipar Jokowi. “Begini, itu yang embrio ke

NASIONAL, POLITIK

Politikus PDIP Kecam Putusan MK: Bagian dari Skenario Melanggengkan Kekuasaan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Gugatan uji materi yang diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Menanggapi hal itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu curiga putusan MK tak murni berdiri sendiri. Putusan tersebut membuat calon presiden

NASIONAL, SOSIAL MASYARAKAT, TOKOH & PROFIL

Masinton Minta Jokowi Reshuffle Erick Thohir Karena Sibuk Nyapres Miskin Prestasi

INTIP24NEWS – PDIP pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Namun, bagi PDIP Menteri yang sudah mulai sibuk memoles diri untuk nyapres pada Pemilu 2024 baiknya direshuffle dalam waktu dekat ini. Begitu disampaiakan politikus PDIP Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik bertajuk “Jangan Pegel Nunggu Reshuffle” pada Sabtu (11/6). “Tadi yang saya sebut itu, menteri yang

NASIONAL

Politisi PDIP Sindir Menko Pongah Sok Berkuasa Dibalik Isu 3 Periode

INTIP24NEWS | JAKARTA – Politisi PDIP yang juga sebagai anggota DPR RI, Masinton Pasaribu menyindir salah satu menteri koordinator (Menko) yang berada di Kabinet Indonesia Maju yang akhirnya diam setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para pembantunya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024.  Pertanyaannya adalah kemana Menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa