HUKUM & KRIMINAL, POLITIK

PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu

JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal. “Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat,” ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa. Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan

NASIONAL, SOSIAL MASYARAKAT, TOKOH & PROFIL

Yusril Ingatkan Dampak Buruk Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2024

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memperingatkan semua pihak untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak buruk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpotensi menyebabkan penundaan pemilu tahun 2024. Putusan pengadilan yang dibacakan pada 2 Maret 2023 tersebut menyatakan,  “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan

BIROKRASI PEMERINTAHAN, POLITIK

Pemerintah Harap Putusan Bawaslu atas Gugatan Partai Prima Tak Ganggu Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024

JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, Pemerintah berharap tindak lanjut dari putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait gugatan Partai Prima, tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Bahtiar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023). Bahtiar menegaskan, apa pun yang terjadi karena tindak lanjut putusan Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi (perbaikan

INTERNASIONAL

Media Asing Soroti Keputusan Pengadilan Kontroversial Tunda Pemilu 2024

INTIP24NEWS.COM – Partai Buruh Indonesia akan memprotes keputusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 mendatang. Partai yang dipimpin Said Iqbal itu mengatakan para pekerja akan memprotes keputusan pengadilan negeri karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang secara efektif memveto perpanjangan masa jabatan presiden. Demikian dikutip dari CNA yang dilansir dari Reutees, Jumat (3/3). “Partai Buruh akan melawan keputusan penundaan pemilu,”

HUKUM & KRIMINAL, SOSIAL MASYARAKAT

Soroti Putusan PN Jakpus, Megawati: Sengketa Pemilu Harus Berpedoman pada UU Pemilu

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti kasus putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai PRIMA yang meminta KPU tidak melanjutkan tahapan pemilu. Dia mengingat sengketa pemilu harus berpedoman pada UU Pemilu. “Ibu Megawati mengingatkan berpolitik itu harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang terhadap konstitusi ya ke MK, dan terkait sengketa

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.