HUKUM & KRIMINAL, POLITIK

PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu

JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal. “Mengadili, menerima permohonan banding pembanding atau tergugat,” ujar Hakim Ketua Sugeng Riyono dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Selasa. Dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut, PT DKI Jakarta pun menyatakan membatalkan putusan

Yusril Ingatkan Dampak Buruk Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu 2024

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memperingatkan semua pihak untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak buruk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpotensi menyebabkan penundaan pemilu tahun 2024. Putusan pengadilan yang dibacakan pada 2 Maret 2023 tersebut menyatakan,  “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan

INTERNASIONAL

Media Asing Soroti Keputusan Pengadilan Kontroversial Tunda Pemilu 2024

INTIP24NEWS.COM – Partai Buruh Indonesia akan memprotes keputusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 mendatang. Partai yang dipimpin Said Iqbal itu mengatakan para pekerja akan memprotes keputusan pengadilan negeri karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini yang secara efektif memveto perpanjangan masa jabatan presiden. Demikian dikutip dari CNA yang dilansir dari Reutees, Jumat (3/3). “Partai Buruh akan melawan keputusan penundaan pemilu,”

NASIONAL, SOSIAL MASYARAKAT

BEM UI: Jokowi Hanya Larang Menteri Bicara, Tak Tolak Pemilu Ditunda

INTIP24NEWS | JAKARTA – Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet masih belum tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Bayu menyebut Jokowi hanya melarang menteri bicara penundaan pemilu. Tetapi Jokowi tidak menyatakan dengan gamblang dirinya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga periode. “Presiden hanya menyampaikan jangan ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan. Tanpa ada

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.