JAKARTA | INTIP24 News – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh, karena pengelolaannya sudah berada di bawah Danantara, yang memiliki sumber dana dari dividen BUMN. “Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya baru-baru Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang mesti dibayar jamaah sebesar Rp54.193.807 juta per orang untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Besaran biaya itu hasil kesepakatan pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI. “Penurunan biaya haji ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk meringankan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan ibadah haji,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Federasi sepak bola dunia (FIFA) meluncurkan kompetisi tambahan untuk regional Asia Tenggara yang diberi nama FIFA ASEAN Cup. Momen itu terjadi bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu. Peluncuran itu dilakukan Presiden FIFA, Gianni Infantino usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, yang disaksikan oleh Ketua ASEAN, Perdana Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 News – Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan status penyelidikan atas dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep saat dikonfirmasi wartawan, Senin (27/10/2025). Asep belum merinci terkait penyelidikan tersebut. Termasuk kapan dimulainya penyidikan yang dimaksud. Sebagai mana diketahui, carut marut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencuat di masyarakat pasca Selengkapnya
Bekasi, intip24news.com –Ketua DPC LSM (LSM-PENJARA), JM. Hendro menyinggung soal pembongkaran jembatan penghubung antara Desa Sukadarma dan Desa Sukamulya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Hendri pembongkaran itu diduga tidak mengikuti prosedur yang benar. “Jembatan tersebut dibangun menggunakan anggaran Pemerintah Daerah (APBD), tapi dibongkar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tanpa proses administratif yang jelas,” ujar JM Hendro. Hendro menegaskan bahwa pembongkaran aset negara harus Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
