INTIP24NEWS | BEKASI – Proses Open Bidding jabatan Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten bekasi yang dilakukan di era pemerintahan Bupati (alm) Eka Supriatmaja masih belum tuntas. Proses OB tersebut hampir mencapai finish namun seakan layu sebelum berkembang.
Sebelumnya mengurucut tujuh nama, kemudian terakhir mengerucut lagi tiga nama yang konon katanya bermasalah di KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) dan pada akhirnya Bupati (alm) Eka Supriatmaja mengambil kebijakan untuk mengangkat H. Herman Hanfi sebagai Plh (Pelaksana tugas harian) Sekda Kabupaten Bekasi.
Pasca meninggalnya almarhum bupati Bekasi, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menunjuk Herman Hanafi sebagia Plh Bupati Bekasi, hanya selang beberapa hari selanjutnya Kemendagri menunjuk Dani Ramdan sebagai sebagai Pj Bupati Bekasi yang notabene beliau pejabat BPBD Provinsi Jawa barat untuk menggantikan Herman Hanafi dan kurang lebih dari satu minggu Pelantikan Pj Bupati Herman Hanafi dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Bekasi.
Yang masih menjadi misteri dan menjadi teka- teki di kalangan aktivis Bekasi tentang siapa yang mengusulkan Herman Hanafi menjadi Pj Sekda Kabupaten Bekasi dan bagaimana juga mekanisme penunjukan beliau sampai saat ini pertanyaan itu belum terjawabkan.
Apakah mungkin Plh Bupati (Herman Hanafi) mengusulkan dirinya sendiri untuk menduduki jabatan Pj Sekda sebagai persiapan usai menjabat Plh Bupati?
Jika mengacu ke Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekrtaris Daerah dan Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan, nyaris tidak ada celah untuk meligitimit kebijakan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi diskusi hangat dan sebagai bahan analisa bagi JAPMI.
“Karena jika kami melihat prosesi pengangkatan seorang pejabat maka dapat kami identifikasi bahwa prosesi pengangkatan pejabat/pegawai akan berbanding lurus dengan kinerja dari pejabat/pegawai tersebut.”
“Hari ini di mana kita melihat tensi politik yang sangat tinggi di kabupaten Bekasi di mulai dari dinamika pergantian kepalah daerah yang sangat cepat berimbas ke permasalahan Rotasi mutasi ASN. Jabatan kepala dinas rata-rata dijabat oleh Plt. Rangkap jabatan dan belum terisinya jabatan direksi BUMD sampai dengan transparansi penggunaan dan penyerapakan anggaran Covid-19 yang mana persoalan tersebut akan berdampak langsung ke masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kesimpang siuran informasi.
Idealnya sekda tampil kedepan di tengah krisis kepeminpinan di kabupaten bekasi, menjelaskan permasalahan-permasalahan ini sehingga dapat menenangkan hati masyakat sebagai salat satu bentuk perhatian pemerintah terhadapat masyarakat. Karena pada hakekatnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah kebingungan dan permasalahan rakyat tetapi yang kini kita rasakan adalah terkesan Pj Sekda diam seribu bahasa bahkah kita belum mengetahui apakah masa jabatan Pj Sekda di perpanjang atau Kabupaten bekasi juga tidak mempunyai Seketaris Daerah.
“Maka dari itu kami dari JAPMI (Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi ) akan meminta kepada pemerintah Kabupaten dan Propinsi Jawa Barat untuk segera melanjutkan prosesi Open Bidding Sekda kabupaten Bekasi yang di lakukan di era pemerintahan bupati (alm) Eka Supriatmaja, karena menurut isyu yang beredar dari tiga nama yang dimunculkan oleh pansel open Bidding dianggap oleh KASN belum layak untuk menjadi Sekda Kabupaten Bekasi.
Jika isyu itu benar adanya, masih ada 6 ASN terpilih minus Almarhum Peno suyatno, dan ke enam ASN ini merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai prestasi dan integritas sesuai standard penilai dari pansel Open bidding sehinggga ke 6 kandidat sekda hasil pansel ini dan siapapun orangnya yang mendapatkan penilai tertinggi dari seleksi Pansel Open Bidding maka kami yakini kandidat tersebut mumpuni untuk menjadi Sekda kabupaten bekasi karena mengingat biaya dan urgensinya di Kabupaten saai ini menurut kami kurang efekttif di lakukannya open Bidding ulang.” tutupnya.
