Industrialisasi nasional sejatinya adalah fondasi materiil bagi kemajuan dan emansipasi suatu bangsa. Ia bukan sekadar aktivitas mekanis mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, melainkan sebuah proses transformasi struktural atas corak produksi (mode of production), penguasaan teknologi, dan eskalasi kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam landscap ekonomi kontemporer Indonesia, kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintah belakangan ini memiliki potensi besar untuk menjadi pintu gerbang kemandirian nasional.
Namun, potret empiris di lapangan menunjukkan anomali yang menjalar: arah pelaksanaannya justru berjalan menjauhi cita-cita konstitusional. Hilirisasi hari ini terjebak dalam pelukan oligopoli dan tunduk pada diktat kapital privat.
Guna menyelamatkan proyek strategis ini, kita perlu merombak orientasi pembangunan—dari yang semula berpusat pada akumulasi modal swasta-asing menuju sistem yang berbasis pada kepemilikan negara (state ownership) dengan distribusi nilai tambah berprinsip kapital sosial.
Fakta Empiris: Pesta Pora Para Oligopoli
Klaim keberhasilan hilirisasi yang kerap didengungkan pemerintah nyatanya menyimpan kontradiksi internal yang akut. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2015 mencapai Rp584,1 Triliun (tumbuh 43,3% secara tahunan).
Namun, struktur pendanaan tersebut pincang: Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi mutlak sebesar 73,5% (Rp429,6 Triliun), sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya pasrah di angka 26,5% (Rp154,5 Triliun).
Lebih spesifik lagi, kurun waktu 2004–2023 mencatat bahwa penetrasi investasi Tiongkok yang mencapai US$ 48,2 Miliar telah mencengkeram 58% ekosistem hilirisasi nasional. Ironisnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti ANTAM dan MIND ID, yang seharusnya menjadi representasi kedaulatan rakyat, didegradasi menjadi pemain figuran dengan penguasaan kurang dari 10% kapasitas industri.
Proyek-proyek raksasa justru dikaveling oleh konglomerasi transnasional dan oligopoli domestik seperti IMIP, PT Vale, Harita Group, dan Merdeka Energi. Dominasi ini bukanlah kebetulan sejarah, melainkan produk dari instrumen regulasi yang sengaja menggelar karpet merah bagi para pemodal.
Melalui UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya—seperti PP No. 6 Tahun 2021 tentang Insentif Investasi dan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan Minerba—negara beralih fungsi menjadi fasilitator kepentingan kapital.
Negara memanjakan investor dengan kemudahan perizinan, pembebasan lahan yang agresif, subsidi tarif listrik, hingga fasilitas tax holiday hingga 20 tahun.
Fenomena ini membuktikan bahwa hilirisasi hari ini bergerak total dalam koridor kapitalisme klasik: mengeksploitasi kekayaan alam, mengisap tenaga kerja murah, mengamankan pasar, dan mengalirkan akumulasi keuntungan (surplus value) ke luar negeri.
Indonesia terjebak dalam jebakan baru; kita hanya bergeser dari negara pengekspor bahan mentah menjadi penyedia lokasi produksi murah (low-cost production hub) dalam rantai pasok global (global value chain) tanpa memiliki kedaulatan ekonomi yang sejati.
Negara sebagai Gudang Kekayaan dan Perencanaan Ekonomi
Untuk keluar dari lingkaran setan ketergantungan ini, watak dasar hilirisasi harus diubah secara radikal. Kita perlu menengok kembali pemikiran Vladimir Lenin dalam The Impending Catastrophe and How to Combat It (1917). Lenin merumuskan konsep kapitalisme negara (state capitalism) sebagai fase transisi di mana negara memegang kendali penuh atas sarana produksi, modal, dan instrumen ekonomi melalui manajemen yang terpusat dan terencana:
“Kapitalisme monopoli negara berarti bahwa produksi sudah diorganisir secara terencana, dikelola secara terpusat, dihitung secara tepat, dan dikendalikan sepenuhnya… Ia telah menciptakan basis material, mekanisme ekonomi terencana.”
Lebih lanjut, Lenin menegaskan bahwa karakter ekonomi yang terencana dan terpusat ini bukanlah imajinasi utopis, melainkan objektivitas yang lahir dari perkembangan kapitalisme itu sendiri yang telah memonopoli.
Dalam konteks keindonesiaan, konsepsi “Negara sebagai Gudang Kekayaan” menemukan pembenaran yuridisnya pada Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya—termasuk cadangan nikel terbesar di dunia yang kita miliki—adalah “isi gudang” kolektif rakyat yang pengelolaannya wajib dimonopoli oleh negara untuk kemakmuran bersama.
Oleh karena itu, hilirisasi tidak boleh dibiarkan berjalan di bawah anarki pasar. Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka, dalam Rencana Ekonomi Berjuang (1945), mengingatkan secara tajam:
“Negara wajib mengatur seluruh produksi dan pembagian hasil, supaya kemakmuran bukan milik segelintir orang saja, tetapi menjadi hak seluruh rakyat banyak. Tanpa rencana yang tegas dan teratur, kemerdekaan politik hanya menjadi kosong tanpa isi.”
Tan Malaka menguliti watak ekonomi kapitalistik yang inheren dengan sifat anarkis, liar, dan hanya memburu rente individual, yang ujung-ujungnya memicu overproduksi dan krisis berkala.
Solusi tunggal yang ditawarkannya adalah mengganti ekonomi liar tersebut dengan ekonomi terencana (planned economy) yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan asas kolektivitas dan gotong royong.
Guna memanifestasikan konsepsi tersebut, pemerintah harus segera mengambil dua langkah taktis-struktural:
Nasionalisasi dan Konsolidasi Industri Strategis: Negara wajib mengambil alih kepemilikan mayoritas (75% hingga 100%) atas seluruh proyek hilirisasi mineral dan energi. BUMN/MIND ID harus direstrukturisasi menjadi pemegang kendali utama ekosistem industri, bukan sekadar pelengkap penderita di pinggiran modal transnasional.
Reorientasi Insentif Fiskal: Hentikan segala bentuk subsidi, diskon pajak (tax holiday), dan fasilitas manja bagi korporasi swasta-asing. Alihkan seluruh instrumen finansial tersebut menjadi Modal Penyertaan Negara, pendanaan riset teknologi mandiri, pembangunan infrastruktur publik, serta peningkatan kapasitas kolektif kelas pekerja domestik.
Menuju Distribusi Nilai Tambah Berbasis Kapital Sosial
Perubahan pada ranah kepemilikan (property relations) secara otomatis akan merombak relasi distribusi. Melalui kacamata Karl Marx dalam Das Kapital (Jilid III), ditegaskan bahwa “Cara produksi menentukan cara distribusi.” Hubungan kepemilikan atas alat produksi adalah determinan utama yang mendikte siapa yang berhak atas kue ekonomi.
Di bawah tirani kapitalisme, karena alat produksi dikuasai segelintir borjuasi, maka hukum ekonomi secara legal membenarkan ketimpangan distribusi di mana surplus nilai dihisap dari keringat buruh.
Friedrich Engels dalam Sosialisme: Utopis dan Ilmiah memperkuat tesis ini dengan menyatakan bahwa ketimpangan distribusi bukanlah anomali moral atau “kebetulan” yang bisa disembuhkan dengan filantropi, melainkan konsekuensi logis dari kepemilikan pribadi atas alat produksi.
Distribusi yang berkeadilan sosial hanya eksis jika kepemilikan pribadi tersebut didekonstruksi dan digantikan oleh kepemilikan bersama melalui nasionalisasi.
Namun, nasionalisasi tidak boleh berhenti pada perubahan administratif.
Kita harus menggeser orientasi dari “kapital privat” menjadi “kapital sosial”. Artinya, akumulasi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga tidak boleh menguap ke rekening bank di luar negeri atau kantong para oligarki. Nilai lebih (surplus value) tersebut harus direparasi dan didistribusikan kembali kepada rakyat dalam wujud upah yang layak, jaminan sosial yang komprehensif, serta pembangunan fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang gratis dan berkualitas.
Kesimpulan
Kebijakan hilirisasi industri di Indonesia hari ini telah mengalami deviasi ideologis yang akut dari amanat sejati Pasal 33 UUD 1945. Alih-alih bertransformasi menjadi soko guru kemandirian ekonomi, hilirisasi justru dikooptasi oleh kepentingan kapitalisme global dan oligopoli domestik, di mana negara merendahkan dirinya sekadar sebagai komprador dan penjaga kepentingan modal.
Kita harus menyudahi ilusi bahwa pertumbuhan ekonomi yang digerakkan asing akan menetes ke bawah (trickle-down effect). Hilirisasi harus direbut kembali oleh negara, dikelola melalui perencanaan ekonomi yang saintifik dan terpusat, serta ditujukan mutlak demi kemaslahatan kolektif. Industrialisasi nasional bukanlah tentang seberapa banyak pabrik asing yang berdiri di tanah air, melainkan tentang seberapa berdaulat rakyat atas tanah, alat produksi, dan masa depannya sendiri.
