INTIP24NEWS | JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) membahas berbagai masalah terutama konflik Israel-Pelestina di New York, Kamis (20/5).
Kehadiran Menlu Retno sebagai perwakilan Indonesia bersama 10 menteri luar negeri lainnya, Palestina, Turki, Pakistan Arab Saudi, Qatar Yordania, Kuwait, Maladewa, Aljazair dan Tunisia. “Saya berpartisipasi dalam sesi debat majelis umum tersebut. Terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan dan akan menyampaikan pandangan dalam pertemuan tersebut.” Kata Retno.
Menlu mengungkapkan, “Ini adalah pertemuan pertama sidang majelis umum PBB yang dilakukan secara fisik, dan dihadiri sejumlah menteri luar negeri di masa pandemi. Hal ini menandai urgensi dan kegentingan perkembangan situasi di Palestina saat ini. Hal ini juga disampaikan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki, yaitu bahwa kehadiran sejumlah menteri luar negeri menunjukkan kesatuan pandangan masyarakat internasional yang menolak agresi Israel di Palestina.” Kata Menlu.
“Sebagaimana diikuti oleh teman-teman. Upaya menggalang dukungan terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara-negara lain. Indonesia menggunakan semua forum internasional yang tersedia untuk menggalang dukungan bagi Palestina, antara lain, di forum OKI sudah dilakukan pertemuan khusus para menteri luar negeri, dan saya hadir dalam pertemuan. Kemudian di GNB, Gerakan Non-Blok, atas usul Indonesia telah dilakukan pertemuan pada tingkat Duta Besar atau Watab yang diselenggarakan 17 Mei 2021. Dan telah disepakati pula akan diselenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri untuk isu yang semua. Di Dewan HAM, Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM saat ini mendorong dilakukannya special session on Palestine di Dewan HAM, dan telah disepakati bahwa special session on Palestine Dewan HAM akan diselenggarakan pada 27 Mei 2021. Dan dari sejak awal Indonesia mendorong dilakukannya pertemuan Majelis Umum PBB yang akhirnya dapat diselenggarakan pada hari ini.” Ungkap Retno.
“Di bagian awal pernyataan saya dalam pertemuan Majelis Umum PBB pagi ini, saya menyampaikan bahwa kehadiran saya ke markas besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan saya menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak. Bagi Indonesia, keamanan jiwa manusia selalu menjadi prioritas utama. Saya juga menyampaikan bahwa setiap dari kita pasti akan tersentuh ketika melihat gambar bayi berusia dua bulan yang terluka dan dikeluarkan dari reruntuhan di saat keluarganya terbaring tanpa nyawa.” Imbuhnya.
Menlu Retno mengatakan, “dalam pernyataan saya, saya menegaskan satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu berapa lama lagi kita akan membiarkan kejahatan tersebut terus berlangsung. Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah, dan bangsa Palestina yang didukui dan terus menerus ditindas. Saya tekankan bahwa dalam penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Jadi sekali lagi, isu utamanya adalah mengenai penjajahan.”
Menlu menegaskan, “masyarakat internasional berutang pada bangsa Palestina, yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda untuk berdampingan dan setara dengan kita semua. Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan respons bersama dari semua negara. Di dalam pernyataan di sidang umum PBB, saya menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga langkah, antara lain;
“Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Saat yang sama, saya juga menyerukan agar Majelis Umum PBB dapat menuntut adanya gencatan senjata segera yang langgeng dan harus dihormati semua pihak. Saya menekankan bahwa segala cara harus dilakukan untuk segera meredakan situasi termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan Sekjen PBB, selain itu untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan seperti ini di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional, atau international presence, di Al-Quds atau di Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan dan untuk melindungi status komplek Al Haram Al Sharif, tempat suci tiga agama.”
“Kedua, agar Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil. Saya sampaikan adalah menjadi tanggung jawab kita yang paling utama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Setiap menit yang kita lewatkan di sini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina.”
“Untuk itu saya menyerukan kepada Majelis Umum PBB bersama badan PBB terkait dan pihak lain untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak. Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih 13 tahun.”
“Hal ketiga, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Saya menyampaikan bahwa negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan two-state solution. Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.”
“Hal yang sangat mendasar saya sampaikan bahwa semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini, sehingga tidak akan menyisakan apa pun untuk dirundingkan.”
“Ini penting saya jelaskan misalnya jika pemukiman ilegal terus dilakukan, pengusiran warga Palestina terus berlanjut dari wilayah Yerusalem, maka isu Yerusalem yang harusnya dirundingkan menjadi tidak bisa dirundingkan karena de facto telah dikuasai oleh Israel.”
“Inilah kenapa saya sampaikan kalau tindakan Israel ini dibiarkan maka tidak ada lagi yang bisa dirundingkan karena semuanya telah dikuasai oleh Israel. Untuk itu saya sampaikan kita dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihan dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka.”
“Oleh karena itu, saya menekankan semua tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan semua ketidakadilan harus dihentikan. Kita harus terus memberikan dukungan bagi keadilan dan kemerdekaan Palestina.” Tandas Menlu.
