JAKARTA | INTIP24 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi janggal yang diyakini untuk dana kampanye. Polemik dana kampanye ilegal itu tengah menjadi kabar hangat di tengah Pemilu 2024. Temuan PPATK tersebut sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat suara. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, Selengkapnya
JAKARTA | INTIP24 – Ketua Majelis MPR RI Bambang Soesatyo menanggapi dugaan transaksi mencurigakan untuk membiayai kampanye pemilu 2024. Bambang meminta PPATK bekerja sama dengan Bawaslu dan institusi terkait untuk menjelaskannya agar tidak menimbulkan kegaduhan. “Hal ini sebagai bentuk dukungan PPATK terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, bersih dan bertanggung jawab. Selanjutnya temuan PPATK tersebut, dapat dijadikan dasar untuk investigasi pihak-pihak terkait,” kata dia dalam Selengkapnya
JAKARTA – Ketiga pasangan capres-wapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md resmi menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin Selain tiiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ikut membacakan poin-poin deklarasi tersebut dengan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy. “Kami peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen Selengkapnya
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 harus memiliki kejelasan yang pasti atau clear. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut DPT akan berhubungan dengan logistik yang diperlukan untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, dia menilai kejelasan DPT sangat penting agar nanti tidak ada penyalahgunaan. “Kalau DPT kita tidak clear, Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja tak bisa menahan emosinya, lantaran anak buahnya selalu dirintangi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat sedang melakukan pengawasan. Bawaslu ancam pidanakan KPU. Ada dua kejadian yang membuatnya naik darah. Pertama ketika petugas Bawaslu dihalang-halangi dalam mengecek dokumen-dokumen bakal calon legislatif (bacaleg). Saat pengecekkan, KPU hanya memberi waktu 15 menit untuk memeriksa dokumen seperti ijazah atau curriculum vitae (CV) dan Selengkapnya
JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, Pemerintah berharap tindak lanjut dari putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait gugatan Partai Prima, tidak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Bahtiar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023). Bahtiar menegaskan, apa pun yang terjadi karena tindak lanjut putusan Bawaslu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi (perbaikan Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
