INFO PILKADA, NASIONAL, POLITIK

DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, KPU: Akan Konsultasi Dulu

JAKARTA | INTIP24 News – DPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada pada Rapat Paripurna, Kamis (22/8) kemarin. Pengesahan batal diambil karena peserta rapat tak memenuhi kuorum. Rapat Paripurna sempat dibuka sekitar Pukul 09.30 WIB. Diskors selama 30 menit. Namun, kuorum tak kunjung terpenuhi setelah diskors. Di saat yang sama, gelombang demonstrasi ‘darurat Indonesia’ di depan gedung DPR semakin bertambah jumlah. Alhasil, DPR pun batal mengesahkan

NASIONAL, POLITIK

Media Asing Soroti Demo Penolakan Revisi UU Pilkada oleh Pemerintah dan DPR

JAKARTA | INTIP24 News – Ribuan mahasiswa dan buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak rancangan undang-undang Pilkada sebagai respon putusan Mahkamah Konsitusi tentang ambang batas calon kepala daerah pada Kamis (22/8). Time dalam laporamnya merilis polisi Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang berusaha menyerbu parlemen pada hari Kamis setelah mereka merobohkan sebagian pagar dan

NASIONAL, POLITIK

Tak Penuhi Quorum, DPR Jadwal Ulang Paripurna untuk Sahkan RUU Pilkada

JAKARTA | INTIP24 News – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya dibatalkan dan akan dijadwalkan kembali. Rapat paripurna yang sempat diskor 30 menit sedianya digelar pada Kamis (22/8/2024). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna hanya dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin. “Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat

HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

Muncul Pelaporan atas Pendeta Gilbert Lumointang, DPR: Kasusnya Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA | INTIP24 News – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta kasus Pendeta Gilbert ini tak perlu diperpanjang dengan laporan polisi. “Ketika Pendeta Gilbert sudah menyampaikan permohonan maaf dengan sowan ke Pak JK (Jusuf Kalla) dan MUI serta dilakukan secara terbuka, seharusnya tidak perlu diperpanjang lagi,” ucap Ace kepada wartawan, Rabu (17/4). Ace mengatakan sikap Pendeta Gilbert yang meminta maaf sudah

DAERAH, METROPOLITAN

Tuntut UU Desa Segera Disahkan, Apdesi Gelar Unjuk Rasa di Depan DPR

JAKARTA | INTIP24 News – Massa aksi demo Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di depan gedung DPR menuntut DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa, Rabu (31/1). Ribuan massa hingga sore hari masih bertahan di depan Gerbang Utama gedung DPR/MPR. Arus lalu lintas jalan Gatot Soebroto arah Senayan-Slipi pun tidak bisa dilewati kendaraan.  Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dari atas mobil komando menyampaikan, perjuangan Apdesi di depan DPR hari ini dilakukan

HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

Teguran Keras PBB atas Pengesahan Revisi KUHP oleh MPR RI

JAKARTA – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegur keras keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP. Badan multilateral itu merasa ada beberapa hal dalam aturan baru itu yang tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. PBB menyatakan bahwa pihaknya menemukan KUHP yang direvisi tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia (HAM). KUHP juga dirasa diskriminatif “KUHP yang direvisi yang tampaknya