JAKARTA | INTIP24 News – Ribuan mahasiswa dan buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak rancangan undang-undang Pilkada sebagai respon putusan Mahkamah Konsitusi tentang ambang batas calon kepala daerah pada Kamis (22/8).
Time dalam laporamnya merilis polisi Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang berusaha menyerbu parlemen pada hari Kamis setelah mereka merobohkan sebagian pagar dan melemparkan batu ke arah polisi.
Kerusuhan tersebut memaksa badan legislatif untuk menunda pemungutan suara mengenai perubahan kontroversial terhadap undang-undang pemilu yang dapat semakin meningkatkan pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang akan keluar.
Parlemen bertemu dalam sidang darurat untuk membatalkan satu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tentang tata cara pemilu, sekaligus mengubah keputusan lainnya.
Para pengunjuk rasa menduduki jalan-jalan di depan gedung parlemen.
Beberapa orang memegang spanduk dan tanda, sementara yang lain menyalakan api dan membakar ban.
Sebagaimana dilaporkan Time, sebelumnya Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa menolak pitusan Mahkamah Agung terkait batasan usia di bawah 30 tahun untuk mencalonkan diri sebagai gubernur (bupati dan walikota) daerah, yang akan mencegah putra bungsu Widodo, Kaesang Pangarep, 29, untuk mencalonkan diri dalam pilkadal di Jawa Tengah.
Pengadilan (MK) juga mempermudah partai politik untuk mencalonkan kandidat dengan mengurangi persyaratan bahwa mereka harus memegang 20% kursi legislatif daerah.
Parlemen (DPR) pada hari Rabu mengeluarkan mosi darurat untuk mengubah usia minimum untuk menjabat sebagai gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan dan lebih lanjut meringankan persyaratan pencalonan, dan berencana untuk meratifikasi pemungutan suara dalam sesi pleno pada hari Kamis.
Tindakan tersebut memicu kecaman luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi krisis konstitusional.
Badan legislatif (Baleg) terpaksa menunda pengesahan undang-undang tersebut setelah gagal mencapai kuorum.
Putra sulung Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden setelah pengadilan yang sama membuat pengecualian terhadap batas usia jabatan bagi mantan pemimpin daerah.
Keputusan tersebut diambil saat saudara ipar Widodo, Anwar Usman, menjabat sebagai hakim agung.
Usman dikritik karena ikut serta dalam kasus yang melibatkan kerabat dekatnya dan kemudian dipecat.
Aktivis, pelajar, pekerja dan selebriti serta musisi Indonesia juga bergabung dalam protes pada hari Kamis, menyuarakan keprihatinan terhadap demokrasi di Indonesia.
Protes juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
Di Yogyakarta, setidaknya 1.000 pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Yogyakarta, istana negara, dan pusat upacara kota.
Tuntutan mereka antara lain menolak RUU Pilkada, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, dan menolak dinasti politik.
Protes serentak di kota-kota besar menunjukkan kemarahan terhadap upaya parlemen yang membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan lebih banyak kandidat untuk bersaing dalam pemilu daerah, kata Yoes Kenawas, analis politik di Universitas Katolik Atma Jaya.
Protes serentak di kota-kota besar menunjukkan kemarahan terhadap upaya parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan lebih banyak kandidat bersaing dalam pemilu daerah, kata Yoes Kenawas, analis politik di Universitas Katolik Atma Jaya.
“Mereka juga menentang politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi,” kata Kenawas.
Sementata itu Al Jazeera menulis dalam laporannya bahwa Parlemen Indonesia menunda pengesahan perubahan aturan pemilu pada hari Kamis ketika para pengunjuk rasa berusaha merobohkan gerbang gedung DPR di ibu kota, Jakarta, menyusul protes terhadap undang-undang yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang akan lengser (habis masa tugasnya).
Sidang paripurna untuk mengesahkan perubahan ditunda karena tidak kuorum, kata legislator Habiburokhman kepada wartawan di luar gedung parlemen.
Tidak jelas apakah parlemen akan bersidang lagi untuk meloloskan undang-undang tersebut sebelum pendaftaran pemilihan daerah dibuka Selasa depan.
DPR berencana untuk meratifikasi perubahan yang akan membatalkan putusan pengadilan konstitusi awal minggu ini. Perubahan tersebut akan menghalangi kritikus pemerintah yang vokal dalam perebutan jabatan gubernur Jakarta yang berpengaruh dan juga membuka jalan bagi putra bungsu Widodo untuk maju dalam pemilihan umum di Jawa pada bulan November.
Perebutan kekuasaan antara parlemen dan lembaga yudikatif terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama seminggu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan di akhir masa jabatan kedua presiden.
Widodo meremehkan kekhawatiran tersebut, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa putusan pengadilan dan musyawarah parlemen merupakan bagian dari “checks and balances” standar.
Lebih dari 1.000 demonstran berkumpul pada hari Kamis di luar gedung DPR dan di beberapa kota di Jawa, beberapa di antaranya membawa spanduk yang menuduh presiden, yang dikenal sebagai Jokowi, telah menghancurkan demokrasi. Pihak berwenang menembakkan gas air mata ke arah demonstran di Semarang, menurut rekaman dari Kompas TV.
Aksi protes jalanan ini menyusul gelombang kritik daring, dengan poster-poster biru bertuliskan kata-kata “Peringatan Darurat” di atas burung nasional Indonesia, elang jawa, beredar luas di media sosial.
