NASIONAL

MK Perpanjang Masa Jabatan Ketua KPK Hingga 2024, Berikut Beberapa Tanggapan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK)mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Masa jabatan pimpinan KPK kini jadi lima tahun, lebih panjang setahun dari aturan sebelumnya. Keputusan itu didasari gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang digagas Nurul Ghufron. Dia ingin agar masa jabatan Pimpinan KPK diubah dari empat tahun menjadi lima tahun. Soal masa jabatan itu diatur

Dilantik Pekan Depan, Adik Ipar Jokowi Anwar Usman Terpilih Lagi Jadi Ketua MK,

JAKARTA – Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028. Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan dilantik pada pekan depan. Anwar merasa bersyukur pemilihan berlangsung lancar dan demokratis. Ia mengatakan jabatan yang kini diemban lagi sejatinya hanyalah titipan dari Allah SWT, yang harus dijaga dan dijalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. “Seperti yang rekan-rekan saksikan tadi bahwa pelaksanaan demokrasi di

NASIONAL, SOSIAL MASYARAKAT

MK Heran PKS Ikut Gugat PT 20%, Kader Demokrat: Ente Lupa Bro, 4 Partai Walk Out

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) heran mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggugat presidential threshold 20 persen. Padahal, PKS termasuk salah satu partai yang dianggap terlibat dalam penetapan ketentuan presidential threshold 20 persen. Sebagaimana diketahui, PKS telah mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen dengan menawarkan menurunkan angka presidential threshold menjadi 7 hingga 9 persen. Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, menanggapi soal Mahkamah Konstitusi yang heran

HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

Mahkamah Konstitusi Putuskan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua MK

INTIP24NEWS – Makhamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Anwar Usman dan Aswanto otomatis harus turun dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. “Menyatakan Pasal 87 huruf a UU MK tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 tentang Makhamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” tutur Anwar Usman,

MK Takut dengan Kekuasaan dan Layak Dibubarkan?

by M Rizal Fadillah Mahkamah Konstitusi (MK) itu wadahnya jelas ada karena aturan Konstitusi, tetapi personalnya jika menggunakan bahasa halus, patut untuk ditinjau kembali atau ‘to the point’ nya dibubarkan. Sulit untuk dipercaya harus ganti dengan komposisi baru. Sejak mengadili kasus Pilpres 2019 pekerjaan MK dinilai tidak memuaskan. Statemen Anwar Usman Ketua MK yang hanya takut kepada Allah patut dibaca takut pada kekuasaan. Presiden sebagai

KoDe Inisiatif: Ketua MK Mesti Mundur untuk Hindari Konflik Kepentingan

INTIP24NEWS – Lembaga riset independen di bidang hukum konstitusi dan demokrasi, KoDe Inisiatif meminta Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Anwar Usman mundur dari jabatannya usai resmi menikah dengan adik dari Presiden Jokowi, yakni Idayati. Pelaksana tugas (Plt) Ketua KoDe Inisiatif Violla Reininda menilai Anwar perlu mundur guna menjaga marwah dan independensi MK. “Sebagai seorang negarawan, Ketua MK Anwar Usman mesti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.