Dengan memasukkan poin-poin ini ke dalam narasi luas mengenai keadilan dan kesetaraan, Beijing berupaya mengubah landasan diplomasi.
Pesannya jelas: Tiongkok tidak akan dipaksa melakukan pembicaraan yang disusun berdasarkan asumsi atau preferensi para pesaingnya.
Pada saat yang sama, buku putih tersebut menekankan bahwa perjanjian harus menerapkan ketentuan-ketentuan: “negara-negara tertentu” tidak memperluas persenjataan mereka, tidak mengerahkan rudal ke garis batas, tidak memperkuat aliansi yang ada dan tidak menerapkan doktrin nuklir dengan cara yang mengganggu stabilitas.
Hal ini memberikan konsistensi narasi Tiongkok yang mengklaim penerapan landasan moral yang tinggi sambil menggambarkan AS sebagai sumber ketidakstabilan.
Buku putih ini juga dirilis atas rasa frustrasi yang semakin besar terhadap perkembangan kemitraan keamanan AS-Jepang.
Referensi mengenai perluasan penempatan senjata nuklir di Asia-Pasifik, penguatan aliansi regional, dan penyesuaian terhadap postur nuklir semuanya mengarah pada agenda AS-Jepang yang terus berkembang.
Ketika Washington dan Tokyo memperdalam kerja sama pertahanan rudal, mengintegrasikan kemampuan serangan yang lebih maju, dan menyelaraskan upaya pencegahan, Beijing lebih melihat pengepungan dibandingkan stabilitas.
Bagi masyarakat global, pembingkaian yang dilakukan Tiongkok memiliki dua tujuan.
Pertama, mereka menggunakan sejarah yang secara halus mengingatkan kita pada peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan agresi Jepang, untuk memposisikan diri sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban pascaperang yang diperoleh dengan susah payah.
Kedua, hal ini mencirikan kerja sama pertahanan AS-Jepang sebagai mesin ketidakamanan.
