BATAM | INTIP24 News – Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah.
Demikian arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang dibacakan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR), saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28, Tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Batamcenter, Kamis (25/4/2024).
Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema: Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.
HMR melanjutkan, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.
Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.
Hal tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable).
Kemudian, dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.
Kedua tujuan otonomi daerah ini, lanjut HMR, tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, tetapi pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya.
“Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah,” jelasnya.
Sementara itu, ditemui usai upacara, Sekretaris Daerah Kota Batam H Jefridin, menjelaskan bahwa Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Hal tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sebagai Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Jefridin ikut memantau perkembangan inflasi setiap hari Senin, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan ketersediaan pasokan pangan.
Pemko Batam juga melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program dalam APBD guna meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki akses infrastruktur di daerah. (Nursalim Turatea).
