JAKARTA I INTIP24 News – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena buntut polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar pada 27 Oktober 2026.
Andika Dharma Sena kemudian dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Stamaops Polri. Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.Informasi POLRI terkini
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, posisi Kapolres Sukoharjo selanjutnya akan dijabat AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali. Alat Keamanan
Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali akan diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
“Polri melakukan mutasi tiga perwira menengah, yang salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo Jawa Tengah atas nama AKBP ADS,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Informasi POLRI terkini
Selain pergantian jabatan tersebut, Divisi Propam Mabes Polri juga melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap empat personel yang berkaitan dengan peristiwa penggeledahan.
Mereka yakni AKBP Andika Dharma Sena, Iptu AS selaku Kasat Reserse, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA.
Trunoyudo menjelaskan, keempat personel tersebut telah menjalani proses pemeriksaan dan penonaktifan sebagai bagian dari penanganan internal Polri. Pendalaman dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para santri maupun pengasuh pondok pesantren.
Langkah mutasi dan pemeriksaan Propam tersebut menjadi bagian dari evaluasi internal Polri terhadap pelaksanaan tugas personel di lapangan. Proses pemeriksaan masih berjalan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun kode etik dalam penanganan peristiwa tersebut. Informasi POLRI terkini
Polri sebelumnya juga menyatakan akan menindaklanjuti kritik masyarakat secara objektif dan profesional, sekaligus memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
