INTIP24NEWS | CILEGON – Menjelang masa bhakti Gubernur Banten, Wahidin Halim yang akan habis pada bulan Mei 2022 ini, informasi berkembang di berbagai sosial media menampilkan beberapa sosok figur, seolah-olah inilah yang akan digadang untuk bakal jadi Pj Gubernur Banten.
Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, Ketua Umum DPP LSM JAMBAK yang sekaligus Ketua DPD Solmet Kota Cilegon, Feriyana mengomentari, “pada dasarnya dirinya merasa aneh dan janggal melihat figur-figur yang muncul di sosmed maupun media, karena rata-rata yang tampil bakal digadang-gadang sebagai calon kandidat, dirasa orang-orang yang belum tahu dan paham dengan situasi dan kondisi masyarakat Banten.” Ucapnya.
“Banten adalah propinsi yang dikenal religius, kearifan lokal tentunya harus menjadi skala prioritas untuk mereka yang akan duduk sebagai Pj Gubernur di Banten,” ujarnya seraya menambahkan, “dari figur yang sempat mencuat dipublikasi belakangan ini bagai api jauh dari panggang.” imbuhnya.
Disisi lain, Feriyana yang juga Ketua Seni dan Budaya Terumbu Kota Cilegon, memandang bahwa untuk menentukan Pj Gubernur Banten ini adalah hak preogratif Presiden, berdasarkan 3 nama yang direkomendasikan Mendagri RI.
“Tapi,” lanjut Feriyana, “sebagai Pengurus Daerah dari Organ Relawan Jokowi, harus diingat, momentum tahun 2024 adalah momen di mana konstelasi politik menjadi akumulasi gerakan politik, karena pada tahun itu, akan terjadi Pileg, Pilpres dan Pilkada, untuk itu dibutuhkan sosok figur yang tegas dan mempunyai kemampuan dalam penciptaan situasi kamtibmas yang terkendali dan kondusif.” Tuturnya.
“Untuk mendapat sosok ini, mungkin tidak mudah, namun minimal latar belakang yang memahami tentang cara dan strategi terhadap pola-pola pengendalian situasi kamtibmas, ya minimal yang punya background di kepolisian,” ujar Feriyana.
Menurut Feriyana, kriteria itu pun belum cukup, disisi lain, sosok ini juga harus memahami tentang historis, kultur hingga kearifan lokal masyarakat Banten, berarti sosok ini yang pernah bertugas di Banten, minimal di atas 10 tahun.
“Saya yakin, sosok ini pasti ada, bila Presiden RI melalui Mendagri bisa mencari database yang ada,” ungkap Feriyana.
Karena bila Presiden salah menempatkan orang karena ambisi kepentingan kelompok, ataupun pembisik yang salah, maka saya berkeyakinan, apa yang terjadi pada proses perjalanan hingga jelang pesta demokrasi 2024, kondisi Banten akan semakin carut-marut, berarti amanat Presiden kepada Pj Gubernur yang notabene kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan gagal ataupun tidak sesuai apa yang diharapkan.
( Alz/ TLB )
