INTIP24NEWS | TANGERANG – Ramai diberitakan diberbagai media baik nasional maupun internasional tentang prosedur penangkapan Ketua Umum Organisasi Pers Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dimana penangkapannya secepat kilat, dengan tangan diborgol serta hujatan yang dinilai oleh banyak pihak diduga telah terjadi rekayasa hukum, tidak sesuai SOP Polri dan sangat tak layak diterima oleh seorang Ketua Umum Organisasi Pers PPWI, Wilson Lalengke, SPd, MSc, MA. Seperti Selengkapnya
INTIP24NEWS | KOTA TANGERANG – Diduga belum mengantongi Persetujuan Bangun Gedung (PBG), bangunan proyek milik PT. Wuling yang terletak di jalan Hos Cokro Aminoto Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan luas lebih dari 1000 M2, tepatnya di depan Plaza Ramayana Ciledug masih terus berjalan, pasalnya bangunan milik PT. Wuling ini nantinya akan dipergunakan untuk showroom mobil. Seperti yang terkutip dalam peraturan pemerintah tentang bangunan gedung bahwasanya Selengkapnya
Ramses Terry, SH.MH.MA Pemerhati Hukum & Kebijakan Publik. Didalam Undang Undang No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP), terkait praperadilan mempunyai wewenang terbatas, tetapi tidak seluas seperti hakim komisaris dibelanda atau di prancis yang disamping menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Dalam rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan bahwa praperadilan yaitu wewenang pengadila untuk Selengkapnya
INTIP24NEWS | JAKARTA – Terkait kisruhnya Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi) sebagai Penggugat dengan pengembang PT Satiri Jaya Utama (SJU) sebagai tergugat dan permasalah ini menjadi Sorotan Sekjen Organisasi Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia AWDI dan terkait adanya dugaan proyek fiktif di terima perkaranya oleh Pengadilan Negeri Tangerang . Menurut informasi yang diterima bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menggelar sidang perkara dengan agenda penyerahan kesimpulan Selengkapnya
DSW NEWS | JAKARTA – Pada kesempatan Forum Group DIskusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Pelayaran tanggal 16 Pebruari 2022 secara Webinar dan dalam kesempatan ini pemateri pertama oleh Prof. Dr. H.Supandi SH. M.Hum dari Mahkamah Agung yang menyampaikan tentang pentingnya Mahkamah Pelayaran sebagai yang memiliki kewenangan untuk pemeriksaan lanjutan atas musibah kecelakaan pelayaran, sebagaimana kewenangan terbitnya UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 dan aturan turunannya Selengkapnya
Ramses Terry, SH.MH.MA Pemerhati Hukum & Kebijakan Publik, Praktisi Hukum & Akademisi, Wakil BID UPA DPN Peradi. INTIP24NEWS – Pembahasan mengenai demokrasi dan politik di Indonesia menuju titik jenuh, maka kolaborasi antara wawasan dan kebebasan berpendapat menjadi demokrasi yang terlalu lepas dan bebas. Sehingga kebebasan tersebut tidak bersanding dengan lajunya kesadaran politik yang sehat dan membangun. Jadi tidak mengherankan jika kemudian bangsa yang besar sering Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
