BANDUNG | INTIP24 News – Seluruh infrastruktur mulai dari jalan nasional hingga jalan desa di seluruh wilayah Jawa Barat ditargetkan akan terkoneksi secara baik dengan kondisi mulus pada tahun 2027.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar, di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4).
Selain itu, Pemprov Jabar juga menandatangani kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi.
“Target saya di tahun 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi,” ujar Dedi.
Mengalokasikan Dana dari Pajak Kendaraan
Untuk mencapai target tersebut, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menyatakan, seluruh pendapatan pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan secara penuh untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Total pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan di dalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan,” imbuhnya.
Dedi menambahkan, kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jabar merupakan langkah konkret dalam mendukung proses pembangunan, terutama dalam hal pendampingan hukum agar proyek berjalan sesuai aturan.
“Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas,” pungkas Dedi.
