Penulis: Emar Muamar
Hilangnya Marwah Aktivisme Pengurus Wilayah KAMMI BantenPengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten tengah menghadapi berbagai permasalahan serius yang mengancam marwah aktivisme organisasi tersebut. Sejumlah isu krusial telah mencuat, mulai dari molornya pelantikan pengurus hingga minimnya keterlibatan dalam aksi-aksi demonstrasi.
Permasalahan pertama yang menjadi sorotan adalah molornya pelantikan pengurus wilayah KAMMI Banten. Berdasarkan AD/ART KAMMI, pelantikan pengurus seharusnya dilaksanakan maksimal satu bulan setelah Musyawarah Wilayah (Muswil). Namun realitanya pelantikan baru dilakukan tiga bulan setelah Muswil, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan organisasi dan menciptakan kekosongan kepemimpinan yang signifikan.
Selain itu, beberapa bidang dalam kepengurusan wilayah KAMMI Banten tidak menunjukkan keaktifan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan setelah setahun lebih, beberapa bidang tersebut belum mengadakan satu pun kegiatan yang berarti. Hal ini mengindikasikan adanya stagnasi dalam kepengurusan yang seharusnya menjadi motor penggerak aktivisme mahasiswa.
Minimnya keterlibatan pengurus wilayah dalam aksi demonstrasi juga menjadi perhatian. Pada aksi demonstrasi bulan Februari lalu, hanya dua orang pengurus wilayah yang ikut serta, sementara antusiasme dari pengurus daerah cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengurus wilayah dan daerah serta kurangnya semangat aktivisme di tingkat wilayah.
Konfrontasi internal juga tak terelakkan. Ketua bidang yang berusaha mengaktifkan organisasi dan merasa terganggu oleh situasi yang menghambat kinerja bidangnya, mengalami konfrontasi dengan ketua umum. Akibatnya, Ketua bidang tersebut dinonaktifkan secara sepihak oleh ketua umum. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan di tubuh organisasi serta memicu kekhawatiran tentang otoritarianisme dalam kepemimpinan organisasi.
Selain itu, arah organisasi dinilai telah kehilangan idealismenya. Hal ini tercermin dari munculnya surat pemberitahuan aksi yang ditandatangani oleh ketua umum, tetapi banyak pengurus wilayah yang tidak mengetahui adanya rencana aksi tersebut. Lebih parahnya lagi aksi tersebut tidak terlaksana, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dari kader KAMMI Banten mengenai tujuan dan integritas ketua umum.
Dalam menghadapi berbagai permasalahan ini, evaluasi menyeluruh ternyata belum juga dilakukan. Peran Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) pun terlihat pasif dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang tepat. Ketiadaan langkah-langkah konkret dari MPW semakin memperburuk kondisi kepengurusan KAMMI Banten.
Kondisi ini mengharuskan seluruh elemen organisasi untuk segera berbenah dan melakukan refleksi mendalam demi mengembalikan marwah aktivisme KAMMI Banten. Langkah-langkah evaluatif-konstruktif dan pembenahan struktural harus segera diambil untuk memastikan organisasi ini kembali pada jalurnya sebagai wadah perjuangan mahasiswa yang solid dan berintegritas.
