Pengadilan Bangladesh Upayakan Penangkapan Mantan PM Hasina

INTIP24 News – Pengadilan di Bangladesh sedang berupaya menangkap mantan perdana menteri Sheikh Hasina atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait tindakan represif terhadap demontrasi mahasiswa awal tahun ini.

Mantan perdana menteri Liga Awami Hasina digulingkan dari kekuasaan pada bulan Agustus setelah kerusuhan selama berminggu-minggu, setidaknya mengakibatkan lebih dari 700 orang tewas.

Laporan dikeluarkan oleh pemerintah sementara yang dibentuk setelah pengunduran dirinya. Dikutip media RT, Sabtu (19/10).

Dilaporkan bahwa Jaksa agung Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) negara itu pada hari Kamis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Hasina, berusia 77 tahun, bersama dengan 45 orang lainnya, serta memerintahkan agar mereka menghadiri pengadilan paling lambat tanggal 18 November.

Bacaan Lainnya

Sebagaimaba diketahui, Hasina melarikan diri ke India setelah mengundurkan diri pada tanggal 5 Agustus, dan masih tinggal di sana.

Sejak kepergiannya, sejumlah kasus pidana telah dibuka terhadap mantan perdana menteri dan para pembantunya, atas tuduhan pembunuhan, penyiksaan, penculikan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Pemerintahan sementara baru di Dhaka telah mencabut paspor diplomatik Hasina.

India dan Bangladesh memiliki perjanjian ekstradisi yang memungkinkan Hasina kembali untuk diadili. Namun, perjanjian tersebut memungkinkan suatu negara untuk menolak ekstradisi atas dasar “politis” .

Ketika ditanya tentang surat perintah tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri India menolak berkomentar, dengan mengatakan Hasina datang ke India dengan “pemberitahuan singkat demi alasan keamanan.”

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar, dalam sebuah acara pada bulan Agustus, menyebutkan bahwa Hasina sedang dalam kondisi “tertekan” dan bahwa New Delhi memberinya waktu untuk pulih sebelum berbicara dengannya mengenai rencana masa depannya.

Pemerintah sementara Bangladesh dipimpin oleh ekonom peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus . Negara tersebut belum menyelenggarakan pemilu sejak kerusuhan tersebut, dan belum ada tanggal pemilu yang diumumkan sejauh ini.

Hubungan New Delhi dengan Dhaka telah diuji sejak Hasina digulingkan. Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai oposisi utama negara itu, telah memperingatkan bahwa perpanjangan masa tinggal Hasina di India dapat semakin memperburuk hubungan bilateral, dan telah mendesak agar mantan pemimpin itu diekstradisi.

India telah menyatakan keprihatinannya atas dugaan kekejaman terhadap minoritas Hindu di Bangladesh, yang mencakup 9% dari populasi, sejak jatuhnya pemerintahan Hasina.

New Delhi telah membentuk komite khusus untuk menyelidiki dugaan kekejaman tersebut dan memantau perbatasan, tempat sejumlah besar orang telah berusaha menyeberang ke India.

Sumber: RT
Editor: Hasan M

Pos terkait