JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia. “Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu (27/2), seperti dikutip dari Antara. Staquf tengah mengunjungi korban gempa Selengkapnya
JAKARTA – Lembaga anti rusuah memastikan, bakal mendalami terkait fakta persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). Belakangan ini, tersiar nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang diduga menerima uang sebesar Rp 30 juta. “Iya, fakta sidang tersebut tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya. Apakah benar ada fakta hukum tersebut, ataukah hanya sebatas fakta keterangan Selengkapnya
INTIP24NEWS – Bendahara Umum (PBNU) Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Wakil Ketua PWNU Jatim Abdussalam Shohib menilai, penetapan tersangka Mardani Maming itu adalah sebuah ironi. Gus Salam-sapaan akrabnya- juga menuntut Mardani Maming, serta PBNU meminta maaf ke seluruh Nahdliyin. Menurut Gus Salam, kasus yang menjerat Mardani Maming sungguh mencoreng nama NU. Meskipun, sebenarnya kasus yang menjerat Mardani Maming sama sekali tak ada Selengkapnya
INTIP24NEWS – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan lima poin pernyataan sikap terkait insiden Wadas. Pernyataan itu ditandatangani langsung Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) dan Wakil Sekretaris Jenderal H Abdul Qodir seperti dilansir laman NU online pada Rabu (9/2/2022). Isi yang memuat aspirasi-aspirasi pengurus PBNU itu meminta agar aparat pemerintah dapat menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan prinsip syura Selengkapnya
INTIP24NEWS | JAKARTA – Amnesty International Indonesia menilai kehadiran aparat kepolisian secara besar-besaran ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah telah mengintimidasi warga setempat. Amnesty menilai warga memiliki hak untuk menolak tambang batu andesit yang menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Bener. “Penurunan aparat keamanan secara besar-besaran dan bersenjata lengkap ke Desa Wadas merupakan bentuk intimidasi terhadap warga Wadas yang menolak tambang batu andesit di sana,” kata Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
