JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango di Istana Negara, Senin (27/11). Pencarian dan penangkapan Harun Masiku yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO sejak 17 Januari 2020, menjadi salah satu prioritas. “Semua perkara yang masih dan berstatus seperti itu (DPO seperti Harun Masiku), jadi prioritas KPK,” kata Nawawi Pomolango di Jakarta, Senin, saat dikonfirmasi soal kasus Harun Selengkapnya
JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan melanjutkan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Firli Bahuri meski yang bersangkutan telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Bahkan Dewas bakal menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Hal itu menindaklanjuti status hukum Firli yang telah ditetapkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Selengkapnya
JAKARTA – Bukannya hadir di pemeriksaan Polda Metro Jaya, Firli justru memilih memimpin konferensi pers kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Sebelumnya diberitakan, polisi telah mengagendakan ulang pemeriksaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Polda Metro Jaya memastikan kalau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan tambahan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Selengkapnya
JAKARTA – Terdapat diskusi panjang di lembaga anti rusuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan eks Ketua MK Anwar Usman terkait putusan perkara perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan diskusi panjang tersebut berkaitan dengan pembahasan apakah nepotisme termasuk unsur yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) “Yang menarik memang di sini laporannya Selengkapnya
JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam putusannya menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli. Pokok kesimpulan pertama, Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan uji materiil batas usia capres-cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie membacakan sanksi tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023). “Hakim Terlapor terbukti melakukan pelangaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpinakan, Prinsip Integritas, Prinsip Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
