KOTA SERANG | INTIP24NEWS.COM –
Dalam rangkaian acara HUT RI ke 78, DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Banten bersama Para aktivis Banten termasuk elemen mahasiswa, Tokoh Ormas dan Akademisi melaksanakan kegiatan dengan tagline “Diskusi Merdeka, Merdeka Berdiskusi”.
Adapun tema diskusi adalah “Menyoroti Berbagai Persoalan Regulasi Pemprov Banten Di Bawah Kepemimpinan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, bertempat di Sekretariat DPW Solmet Banten di bilangan Permata Banjar Asri, Cipocok Jaya, Kota Serang. (Sabtu, 19/08/2023).
Diskusi tersebut dipandu oleh moderator, Wahyudin Syafe’i, Direktur Eksekutif Banten Barometer yang juga sebagai Sekretaris DPW. IWO Indonesia Provinsi Banten. Narasumber yang hadir diantaranya, Dr. Budi Ilham Maliki, MH. Seorang Akademisi dari Universitas Bina Bangsa Serang, Drs Maman Suratman, MH, Praktisi Kebijakan dan Mantan Birokrat Pemprov Banten serta Kamaludin, SE, Ketua DPW Solmet Banten yang juga Sekretaris Jenderal DPN Solmet.
Dalam paparannya, Dr. Budi Ilham Maliki menyampaikan berbagai pandangan bahwa selama kepemimpinan Pj Gubernur Banten yang memasuki 1.5 tahun ini belum ada perkembangan yang signifikan sebagaimana diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Banten.
“Kalau saya boleh artikan kalimat ekstrem, tidak ada keberanian dalam melakukan langkah-langkah kebijakan yang konkrit, bahkan terkesan takut”,ucap Budi.
Dijelaskan Budi, bagaimana carut marutnya berbagai OPD dalam melaksanakan fungsi kerja tekhnis, bahkan sampai ada mosi tidak percaya yang terpublikasi dari ASN di lingkungan kerjanya kepada Plt Kepala Inspektorat, Trenggono.
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten, carut marut juga terjadi dalam program PPDB yang baru lalu.
Budi menyatakan sepertinya kita jadi bermimpi di Banten ini untuk menjadikan Banten yang baik dalam kontruksi regulasi di Pemerintahan, seperti mau melihat Pelangi di malam hari.
Belum lagi persoalan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, yang telah berulang kali diingatkan agar berjalan pada aturan dan konstruksi yang benar dalam pelaksanaan program pembangunan Breakwater di Cikeusik. Alih-alih tambah bagus malah terus menutup mata, bahkan di tahun 2023 malah terjadi indikasi kuat menabrak aturan.
“Dalam waktu dekat kajian dan analisa atas kejadian ini akan kami sampaikan kehadapan publik secara utuh,”tegas Budi.
Melihat rangkaian kejadian regulasi yang dipertontonkan ini, maka melalui forum diskusi ini, Dr. Budi menegaskan pihaknya selaku akademisi jadi tergerak, baik dirinya, aktivis, mahasiswa dan wartawan untuk sama-sama bergerak melakukan perubahan atas apa yang sudah terjadi dibawah Kepemimpinan Al Mukatabar jelang 1.5 tahun ini.
Ditempat yang sama Drs Maman Suratman, MSi, menyampaikan paparan bahwa kalau kita bicara saat ini memang terjadi keanehan dalam pola kepemimpinan yang dilakukan Pj Gubernur Banten.
“Seperti maju tidak, mundur pun tidak, layaknya berjalan di tempat,”ujar Maman.
Ditambahkannya, Komunikasi yang dibangun Pj Gubernur dengan para pembantunya, terlihat kurang baik dan malah terlihat tidak sinkron.
”Entah apa yang terjadi pada situasi psikologis ASN di Banten saat ini.
Yang jadi pertanyaan Maman adalah, berdasarkan data yang sempat dirinya lakukan saat menjabat Sekretaris Kesbangpol Banten, di era Atut, Rano hingga WH, ritme gerakan rekan-rekan aktivis terlihat mengisi suasana hiruk pikuk aksi masih terlihat, namun di era Pj Gub ini, ritme aktivis dalam rangka mengkritisi seperti lazimnya aktivitas aktivis malah terlihat menurun.
“apakah sudah tidak ada lagi yang menjadi pendapat aktivis yang disuarakan atau aktivis saat ini sudah tidak bergairah lagi menyampaikan pendapat,”ungkap Maman keheranan.
Menurut Maman, kontrol itu penting bagi Pemerintahan selama untuk kemajuan daerah atau masyarakat, jadi kalau memang ada hal-hal yang patut dikritisi untuk kebaikan dan masa depan Banten, ya itu sah-sah saja
Narasumber lainnya dalam diskusi tersebut yaitu tuan rumah Ketua DPW. SOLMET Banten, Kamaludin, SE. menyampaikan berbagai hal terkait regulasi hingga jelang 1,5 tahun ini, dari dinamika rotasi mutasi ASN yang lalu, pergeseran lelang kegiatan menjadi E-Katalog yang terkesan tergesa-gesa, situasi kondisi beban psikologis ASN di lingkungan Dinkes Banten, penetapan E Katalog pada program DKP Banten terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Breakwater di Cikeusik Pandeglang yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasan hingga mempertanyakan Kebijakan Gubernur terkait proyek-proyek strategi Derah yang di Walpam kan ke Kejati Banten.
“Insya Allah, dalam waktu dekat analisa dan kajian baik yang breakwater maupun Regulasi terkait Walpam akan kami ekspose ke publik dalam kerangka kritisi kami untuk kebaikan dan kemajuan Banten,”ujar Kamaludin.
Kamal menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan melaksanakan konsolidasi ke seluruh elemen, baik tokoh, aktivis dan mahasiswa untuk bersama-sama kembali ke jalan untuk menyuarakan perubahan di bumi jawara ini
Pada kesempatan tersebut, beberapa aktivis dan mahasiswa memberikan pandangan, saran dan pendapat yang pada akhirnya mengkerucut, untuk segera melakukan gerakan dan langkah-langkah yang nyata dalam persfektif gerakan, melalui konsolidasi organisasi agar Banten tidak semakin terpuruk lebih dalam lagi.
( WS/ Rls. )
