SERANG|INTIP24News.com – Gubernur Banten Andra Soni dinilai menguasai berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelit dunia pendidikan di Provinsi Banten, mulai dari polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), keterbatasan daya tampung, infrastruktur penunjang, hingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah.
Selama setahun menjabat, Andra Soni disebut berhasil menghilangkan praktik titip-menitip dalam proses PPDB di SMA dan SMK Negeri. Kepala sekolah diminta fokus menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku tanpa intervensi pihak mana pun. Bahkan, Gubernur secara terbuka menyatakan siap berada di belakang pihak sekolah untuk memastikan aturan ditegakkan dengan konsisten.
“Jadi kami juga merasa enak menjalankannya. Tidak ada beban dan hanya fokus pada aturan yang ada. Apalagi Pak Gubernur Andra Soni langsung yang melindungi, yang berada di belakang kita,” ujar Kepala SMAN 1 Ciruas, Mulyadi, Kamis (12/2/2026).
Menurut Mulyadi, persoalan daya tampung selama ini menjadi akar permasalahan dalam PPDB. Banyak orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena faktor biaya yang gratis. Kondisi itu kerap memicu praktik kedekatan dengan pihak tertentu demi mendapatkan kursi di sekolah negeri.
“Bahkan, tidak sedikit juga yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan untuk bisa diterima di sekolah negeri,” ungkapnya.
Namun, sejak diberlakukannya Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta, tekanan terhadap sekolah negeri mulai berkurang. Calon siswa kini memiliki alternatif sekolah swasta dengan fasilitas yang setara, tanpa terbebani biaya.
“Program Sekolah Gratis SMA, SMK dan SKh swasta ini memberikan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Orang tua tidak lagi perlu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri, karena mereka bisa bersekolah di swasta dengan fasilitas yang setara,” jelas Mulyadi.
Di sisi tata kelola SDM, kebijakan Gubernur Andra Soni yang akan menempatkan kepala sekolah dan dewan guru sesuai domisili masing-masing juga mendapat apresiasi. Saat ini, masih banyak kepala sekolah yang harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya, sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugas.
“Kebijakan ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten,” katanya.Selain itu, perhatian terhadap infrastruktur penunjang turut menjadi fokus. Gubernur Andra Soni disebut konsisten mendorong perbaikan sarana dasar seperti kebersihan dan ketersediaan toilet sekolah, serta memastikan ruang belajar dalam kondisi representatif.“Tidak boleh lebih dari 36 siswa dalam satu kelas, karena itu akan membuat proses belajar mengajar tidak efektif,” paparnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, kepemimpinan Andra Soni dinilai membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pendidikan di Banten, sekaligus mendorong sistem yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.
( Red- Rls )
