INTIP24 News – Duta Besar Iran untuk PBB telah meminta Dewan Keamanan mengutuk kampanye Washington yang menciptakan destabilisasi di dalam negeri, menyusul seruan Presiden AS Donald Trump agar para pengunjuk rasa menduduki lembaga-lembaga negara Iran.
Dalam surat yang dikirim pada Selasa malam, Amir Saeid Iravani mengatakan postingan Trump di media sosial “secara eksplisit mendorong destabilisasi politik, menghasut dan mengundang kekerasan, serta mengancam kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan nasional Republik Islam Iran”.
Dilaporkan sebelumnya, dalam sebuah postingan pada hari Selas Trump berkata: “Patriot Iran, TERUS PROTES – AMBIL ATAS LEMBAGA ANDA!!!… BANTUAN SUDAH TERUS,” tanpa mengatakan bantuan apa yang mungkin diberikan.
Ketika ditanya apa yang ia maksud dengan “bantuan sedang dalam perjalanan”, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia harus memikirkan hal tersebut.
Iravani mengatakan, bahasa Trump tersebut harus dibaca dalam konteks permusuhan baru-baru ini.
“Pernyataan yang secara eksplisit dibuat hari ini oleh Presiden Amerika Serikat, yang menyerukan ‘pengambilalihan institusi’, harus dipahami dalam konteks kegagalan perang agresi 12 hari melawan Republik Islam Iran pada bulan Juni 2025, dan sebagai komponen integral dari kebijakan (upaya) perubahan rezim yang lebih luas,” tulisnya.
Iravani juga menyalahkan Washington dan Tel Aviv atas jatuhnya korban sipil, dengan mengatakan: “Amerika Serikat dan rezim Israel memikul tanggung jawab hukum langsung dan tidak dapat disangkal atas hilangnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah, khususnya di kalangan pemuda”.
Dia meminta Sekjen PBB dan Dewan Keamanan untuk bertindak berdasarkan Piagam PBB, dan mendesak mereka untuk “dengan tegas” mengutuk “segala bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan, ancaman untuk menggunakan kekerasan, dan campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Iran”.
Duta Besar Iran itu juga meminta PBB untuk “mendesak AS dan rezim Israel untuk segera menghentikan kebijakan dan praktik destabilisasi dan mematuhi sepenuhnya kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional” dan memperingatkan Washington terhadap “tindakan agresi militer” apa pun.
Sementara itu, Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait genosida di Gaza, mengatakan kepada radio tentara Israel pada hari Selasa: “Rezim di Iran harus jatuh, dan kita perlu menerapkan kesabaran strategis, sambil tetap siap untuk bertindak bila diperlukan.”
“Pada saat ini, ketika yang paling penting adalah aksi massa di lapangan, kita harus tetap berada di belakang dan mengendalikan segala sesuatunya dengan tangan yang tidak terlihat,” tambahnya.
Sebagai mana diwartakan, protes di Iran dimulai pada tanggal 28 Desember, dan para pejabat Israel relatif diam di depan umum mengenai kemungkinan keterlibatan Israel.
Sumber: Middle East Eye
Editor: Hasan Munawar
