INTIP24NEWS | JAKARTA – Aksi Long March para Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Non ASN Kab. Bekasi ke Istana Negara untuk meminta perlindungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tindakan intimidasi dari dinas terkait mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari berbagai pihak.
Start dari perkantoran Pemkab Bekasi pada Senin, 26/4/2021, rombongan istirahat dan bermalam di bilangan Kalimalang Bekasi Timur.
Di situ mendapat sambutan dan pengawalan dari Direktur NGO KAMPUS Rahmatullah, LN. M.Pd sebagai ketua tim Advokat FPHI Kabupaten Bekasi.
Rombongan lalu melanjutkan perjalanan menuju kantor Komnas HAM. Tiba di Komnas HAM tepat menjelang datangnya berbuka
puasa sekitar pukul 17.45 Wib, pada petang hari selasa tanggal
27 April 2021.
Setelah berbuka dan sholat magrib di kantor Komnas HAM rombongan akhirnya memasuki ruang loby. Melalui proses yang cukup alot, akhirnya diterima oleh staf Komnas HAM bernama Reza sekitar pukul 20.00 Wib.
Kepada Komnas HAM para pejuang pendidikan Bekasi ini melaporkan dugaan pelanggaran dan bukti-bukti intimidasi serta ancaman pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Selesai bertemu Komnas HAM, para GTK Non ASN melanjutkan long march ke Istana Negara. Sempat bermalam di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) mendapat tempat bermalam dari pihak Kepolisian Jakarta Pusat dan Polsek Metro.
Bhayangkara Menteng terketuk hatinya melihat aksi keprihatinan para guru ini, dengan bangga serta mendukung sikap perlawanan terhadap kesewenangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Melalui proses Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) Protokoler Istana Negara. Akhirnya tepat pada pukul 14.00 Wib, para guru honorer bertemu dengan Staf Presiden di Kantor Staf Presiden (KSP).
Staf protokoler Istana menerima perwakilan sebanyak 5 orang, namun yang bisa masuk kedalam istana hanya 3 orang karena prosedur yang sangat ketat dengan menunjukan Surat HASIL PEMERIKSAAN RAPID SWAB ANTIGEN NASOFARING.
Sedangkan 2 orang dari tim menunggu di Pos Penjagaan Istana, setibanya diruangan langsung diterima oleh Staf Presiden selama 2 jam dan mengadakan rapat dengan 6 orang Staf Presiden, yang terdiri dari unsur Deputi 2, Deputi 4, Deputi 5, dari FPHI perwakilan 3 orang.
Dalam rapat tersebut dibahas tentang carut marutnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi yang pada intinya apa yang dilakukan oleh carwinda sebagai Kepala Dinas Pendidikan hanya sebatas pencitraan dengan berbicara di media online ini artinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sangat berbeda dengan sikapnya dalam rapat pada 21 April 2021 di ruang rapat dengan Ketua DPRD,
Anggota DPRD Komisi 4, Bagian Hukum pemda Bekasi, pihak kepolisian, Kodim serta awak media. Carwinda memberikan ancaman yang merugikan honorer yang sudah dianggap orang-orang yang bermasalah karena sering melakukan aksi-aksi terlebih aksi moral di Gedung KPK RI. Bahkan sudah dianggap tidak memiliki prilaku sebagai orang yang memiliki kepekaan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.
“Akhirnya kami menduga Bupati adalah aktor dibalik kisruh yang akhirnya menimbulkan kegaduhan dari kedzoliman yang dilakukan Carwinda dengan tidak membayarkan Jasa Tenaga Kerja kami selama 4 bulan ini.” Ungkap perwakilan FPHI.
Seperti dalam rilisnya, langkah selanjutnya FPHI akan melakukan :
1. Maka dengan ini sikap kami FPHI akan terus melakukan gerakan untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih dari korupsi. Kami pun akan bergerak untuk mencari keadilan
dengan melakukan aksi di KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI dan OMBUDSMEN. Kami akan
terus melakukan langkah perlawanan terhadap kedzoliman, intimidasi dan teror bagi Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Non ASN yang dilakukan oleh penguasa.
2. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari pemerintah daerah untuk merealisasikan tuntutan kami dan menyelesaikan permasalahan ini. FPHI terus bergerak,
sebab sudah banyak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis Mahasiswa dan para Ormas lainnya sudah berkomunikasi kepada kami, memberikan dukungan
moral. Kami FPHI akan melakukan mimbar bebas mengundang para unsur tersebut.
Sumber : Rilis FPHI
