Bekasi – Jabar || intip24news.com Ir. Y. Ardiyono beberkan dugaan praktek – praktek rekayasa dalam proses hukum yang dialami dirinya dan adiknya Armiati pada media, Kamis 07/04/2023. Dalam keterangan persnya kepada awak media di kediamannya, Perumahan Taman Sentosa Cikarang Bekasi, Ardiyono yang akrab disapa Pak Dion mengungkapkan bahwa, proses hukum yang dialami dirinya bersama adiknya Armiati di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan penuh dugaan Selengkapnya
JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani membeberkan asal-usul munculnya transaksi Rp189 triliun yang disebut mencurigakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menjelaskan, pada 2016 lalu, petugas Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai di Soekarno Hatta melakukan penindakan terhadap 1 perusahaan yang melakukan eksportasi emas. Kala itu, pihaknya menemukan 218 kg emas senilai US$6,8 juta yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan. Dalam hal ini, emas tersebut disebut perhiasan, Selengkapnya
JAKARTA – Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Natsir Kongah mengungkap adanya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politikus. Diduga, dana itu digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada Pemilu 2019 lalu dan Pemilu 2024. “Dari total indikasi tindak pidana pencucian uang di kejahatan green financial itu Selengkapnya
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” Selengkapnya
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta PPATK serius membongkas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga membongkar aliran dana meskipun nilainya kecil. “Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp300 triliun saja, tapi recehannya di mana aja. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara, APBN kita minus terus, ternyata tikusnya Selengkapnya
JAKARTA – Bawaslu dalam amar putusannya menyatakan KPU terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi Partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024. Namun pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, menyebut putusan Bawaslu yang menyatakan KPU bersalah terkait proses verifikasi Partai Prima tak bisa menggugurkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) sebelumnya. Menurut Herdiansyah, putusan Bawaslu tak bisa menggugurkan putusan PN Jakpus yang memerintahkan agar tahapan Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
