INTIP24NEWS – Kepala BPH Migas: pembeli Pertalite wajib terdaftar di aplikasi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memastikan bahwa ke depan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi akan menggunakan aplikasi MyPertamina. Hal tersebut dilakukan supaya penyaluran kedua BBM tersebut dapat lebih tepat sasaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan bahwa ke depan setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar di SPBU akan Selengkapnya
IINTIP24NEWS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meminta masukan dari Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), aliansi masyarakat sipil, dan aliansi nasional KUHP untuk mengawal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). “Forum kali ini kami mendengarkan pandangan koalisi dan Forum Pemred terhadap isu-isu krusial dalam RKHUP,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Dhahana Putra di Jakarta, Kamis. Jika melirik perjalanan RKUHP Selengkapnya
INTIP24NEWS – Kejaksaan Agung bakal memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) hari ini. Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan bahwa penyidik menunggu kehadiran mantan menteri tersebut untuk dimintai keterangannya. “Panggilannya untuk hari Rabu (hari ini). Kita tunggu lah kedatangannya,” kata Febrie kepada wartawan, Selasa (21/6). Belum diketahui lebih Selengkapnya
INTIP24NEWS – Bendahara Umum (PBNU) Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Wakil Ketua PWNU Jatim Abdussalam Shohib menilai, penetapan tersangka Mardani Maming itu adalah sebuah ironi. Gus Salam-sapaan akrabnya- juga menuntut Mardani Maming, serta PBNU meminta maaf ke seluruh Nahdliyin. Menurut Gus Salam, kasus yang menjerat Mardani Maming sungguh mencoreng nama NU. Meskipun, sebenarnya kasus yang menjerat Mardani Maming sama sekali tak ada Selengkapnya
INTIP24NEWS – Makhamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Anwar Usman dan Aswanto otomatis harus turun dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. “Menyatakan Pasal 87 huruf a UU MK tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 tentang Makhamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” tutur Anwar Usman, Selengkapnya
INTIP24NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sudah mengirimkan surat permintaan pencegahan untuk Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mardani H Maming untuk ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Kabar itu dibenarkan langsung oleh pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Betul (dicegah), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” ujar Subkoordinator Humas Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
