JAKARTA | INTIP24 News – TVRI, sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 mengeluarkan kebijakan khusus kepada UMKM untuk menyelenggarakan nonton bareng di lokasi usaha mereka tanpa biaya alias gratis.
Kabar gembira bagi pelaku UMKM ini disampaikan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno. Namun demikian, Imam mengecualikan bagi acara yang bersifat komersial, seperti di hotel atau restoran.
Kebijakan untuk menggratiskan nonton bareng Piala Dunia 2026 bagi kalangan UMKM diambil dengan harapan agar banyak masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan tersebut.
Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini diharapkan bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi semua.
“Piala Dunia 2026 melalui TVRI dihadirkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan akses yang inklusif. Ini sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia agar TVRI memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam momen kegembiraan,” tutur Iman.
Selain itu, untuk mengadakan nonton bareng, UMKM tetap harus mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tentu saja izin akan datang ke kami. Cuma, kami tidak akan memungut biaya, kosong (gratis) ya. Jadi, silakan nonton bareng di wilayah masing-masing, dan ini tentu saja berbeda dengan gelaran nobar di, mohon maaf ya, hotel atau restoran, yang sifatnya komersial,” kata Iman.
Dengan demikian, UMKM memiliki kesempatan untuk menarik pelanggan dengan cara yang unik dan menyenangkan.
Iman menekankan pentingnya melibatkan pihak UMKM serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan acara nonton bareng. Dia menyarankan agar mereka dapat menggandeng sponsor lokal untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Kalau untuk, mohon maaf ya, nobar di tingkat RT/RW atau kampung atau kelurahan, kecamatan, itu kami memberikan keleluasaan. Tapi, tetap harus izin karena crowd (keramaian) itu kan harus diatur, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.
Iman juga menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya nonton bareng yang dilakukan oleh UMKM, warung-warung, serta pemerintah daerah, baik itu Pemprov, Pemda, maupun Pemkab.
