JAKARTA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan pemerintah untuk tidak “mengeklaim sepihak” persetujuan masyarakat tanpa benar-benar mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak. Sikap itu dikhawatirkan dapat memicu saling curiga dan konflik horizontal. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, menyatakan klaim-klaim semacam itu berulang kali menjadi “taktik” penguasaan lahan untuk PSN. Pola yang sama juga ditemukan AMAN dalam pembangunan bendungan Wadas di Jawa Selengkapnya
