NASIONAL, POLITIK

Media Asing Soroti Demo Penolakan Revisi UU Pilkada oleh Pemerintah dan DPR

JAKARTA | INTIP24 News – Ribuan mahasiswa dan buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak rancangan undang-undang Pilkada sebagai respon putusan Mahkamah Konsitusi tentang ambang batas calon kepala daerah pada Kamis (22/8). Time dalam laporamnya merilis polisi Indonesia menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang berusaha menyerbu parlemen pada hari Kamis setelah mereka merobohkan sebagian pagar dan

NASIONAL, POLITIK

Tak Penuhi Quorum, DPR Jadwal Ulang Paripurna untuk Sahkan RUU Pilkada

JAKARTA | INTIP24 News – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya dibatalkan dan akan dijadwalkan kembali. Rapat paripurna yang sempat diskor 30 menit sedianya digelar pada Kamis (22/8/2024). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna hanya dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin. “Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat

NASIONAL, POLITIK, TOKOH & PROFIL

Wanda Hamidah: I’m Out from Golkar, I Don’t Wanna be in A Wrong Side of History

JAKARTA | INTIP24 News – Politikus sekaligus aktivis perempuan Wanda Hamidah mengumumkan keluar dari Partai Golkar. Pengumuman ini disampaikan di akun Instagram terverifikasi, Rabu (21/8/2024). Wanda Hamidah mengonfirmasi keluar dari Partai Golkar sembari mengunggah peringatan darurat berlatar biru, bergambar garuda. Unggahan ini viral setelah DPR RI mengabaikan putusan MK terkait syarat usia calon peserta Pilkada 2024. “I’m out from Golkar, i don’t wanna be in

NASIONAL, POLITIK

MK Juga Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Paslon Ganjar-Mahfud

JAKARTA | INTIP24 News – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Perkara PHPU yang diajukan Ganjar Mahfud bernomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024. Dalil yang diajukan

NASIONAL, POLITIK

MK Bacakan Putusan Penolakan Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Paslon AMIN

JAKARTA | INTIP24 News – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan hasil putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Keputusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Suhartoyo menolak permohonan dalam gugatan yang diajukan oleh pasangan kontestasi Pilpres 2024 yakni Anies-Muhaimin setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4). MK awalnya menyatakan berwenang mengadili permohonan

Mengantre Jadi Amicus Curiae bagi Mahkamah Konstitusi Jelang Keputusan Kasus PHPU Pilpres 2024

JAKARTA | INTIP24 News – Perselisihan hasil Pilpres 2024 diajukan dua kandidat calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (kubu 01) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (kubu 03). Kubu 01 dan kubu 03 menggugat hasil Pilpres karena mereka mengendus banyak kejanggalan dalam prosesnya mulai dari isu cacat etik dan moral, politisasi bantuan sosial alias bansos, hingga dugaan pengerahan aparat untuk memenangkan salah satu kandidat. Menariknya,

NASIONAL, POLITIK

Tim AMIN dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Pemilu Ulang Paling Lambat 26 Juni, Mungkinkah?

JAKARTA | INTIP24 News – Tim Hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, paling lambat 26 Juni. Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta, pilpres diulang dengan syarat tanpa menyertakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu tercantum dalam petitum permohonan

HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

Anwar Usman Dijatuhi Sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua MK

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan uji materiil batas usia capres-cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie membacakan sanksi tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023). “Hakim Terlapor terbukti melakukan pelangaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpinakan, Prinsip Integritas, Prinsip

NASIONAL, POLITIK

Politikus PDIP Kecam Putusan MK: Bagian dari Skenario Melanggengkan Kekuasaan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Gugatan uji materi yang diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Menanggapi hal itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu curiga putusan MK tak murni berdiri sendiri. Putusan tersebut membuat calon presiden

Peluang Gibran Terbuka, Putusan MK Kabulkan Syarat Capres Cawapres Minimal Pernah Jadi Kepala Daerah

JAKARTA – Mahkamah Konsitutusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Hasilnya, MK menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak berdasar.  MK juga menolak permohonan dengan dalil capres/cawapres minimal pengalaman sebagai penyelenggara negara. Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK. MK menguji ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1 2 3