Tetapi bagi Fauziah, warga dari Kampung Sembulang Pasir Merah, penolakannya terhadap relokasi atau apa yang kini diistilahkan pemerintah sebagai “pergeseran”, tidak berubah
“Digeser itu berarti sama saja harus meninggalkan kampung, kami semua tidak setuju dipindah atau digeser,” kata Fauziah kepada BBC News Indonesia, Kamis (21/09).
Seperti diberitakan, Fauziah adalah salah satu warga yang berharap bisa menyuarakan penolakannya secara langsung ketika Bahlil mengunjungi Pulau Rempang pada Senin lalu.
“Kami, ibu-ibu datang untuk menyampaikan penolakan. Tapi satu menit pun saya tidak diberi kesempatan
ngomong, dibilang pesawat sudah mau berangkat. Tahu-tahu mereka singgah ke sebuah hotel, di situ dibikin kesepakatan,” kata Fauziah.
Dalam kunjungan itu, Bahlil memang berdialog dengan perwakilan Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat).
Dia lalu berbicara di hadapan warga yang berkumpul di Kampung Pantai Melayu pada Senin (18/09) siang. Di situ, Bahlil mengaku ada usulan masyarakat agar mereka “tidak dipindahkan ke luar Pulau Rempang”.
Dari 16 kampung tua yang awalnya hendak direlokasi pun, akan ada empat kampung yang diprioritaskan untuk dibangun pada tahap awal
Tetapi Fauziah merasa tak puas dengan apa yang diutarakan Bahlil dan ingin menyuarakan aspirasinya.
“Enggak bisa ngomong saya, enggak dikasih kesempatan, apa memang tidak mau mendengar suara masyarakat, enggak tahu lah,” katanya.
Perasaan tak didengar itu juga dirasakan Azwir dari Kampung Tanjung Banun, salah satu dari 16 kampung tua yang terdampak penataan Pulau Rempang.
“Kemarin itu tidak ada dialog, Pak Bahlil cuma menyampaikan apa yang jadi keputusan mereka. Warga tidak diberikan [kesempatan] untuk bertanya, kemudian dialog. Jadi seolah-olah warga itu menerima langsung keputusan itu. Warga ndak mau,” kata Azwir.
