Meski kampungnya tidak termasuk empat kampung prioritas yang akan direlokasi pada tahap pertama, Azwir mengatakan penolakan dan kekhawatiran warga di kampung-kampung lainnya juga masih kuat.
Dia khawatir apabila relokasi tahap pertama itu terwujud, maka cepat atau lambat kampungnya pun juga akan bernasib sama.
Setelah pertemuan dengan warga pada Senin itu, Bahlil didampingi oleh Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Gerisman dan juru bicaranya, Suardi, mengumumkan apa yang mereka sepakati di hadapan pers.
“Hari ini kesepakatan untuk pergeseran tempatnya kita cari yang win-win, kita cari yang jalan tengah, sudah ditandatangani oleh ketua-ketua RT, oleh tokoh-tokoh tadi, kita ambil jalan tengah,” kata Bahlil.
Penegasan terkait “pergeseran kampung” kembali dia utarakan di sela-sela kunjungannya ke Nusa Dua, Bali pada Rabu (20/09).
Dia juga kembali menekankan bahwa masyarakat “setuju” atas itu.
“Jadi kita geser kampung mereka yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung tapi masih di Rempang, dan setuju mereka sudah teken,” tuturnya.
Esok harinya, secara terpisah di Jakarta pada Selasa (19/09), giliran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan masyarakat Pulau Rempang “pada umumnya mau” untuk direlokasi.
“Karena kalau kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, mereka mau. Tidak ada masalah,” kata Luhut dikutip dari Tempo.co.
Menurut Luhut, pendekatan yang sebelumnya dilakukan terhadap masyarakat “kurang pas”, dan pemerintah tengah mengupayakan pendekatan yang lebih baik.
Dia juga mengatakan bahwa pengalamannya mengatakan berdasarkan pengalamannya menangani pembebasan lahan, dia tidak menemukan masalah apabila diidentifikasi secara menyeluruh.
“Karena kalau direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolahnya, dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash (tunai),” terang Luhut.
Luhut juga menyinggung soal provokator yang dia sebut “pasti ada” dalam pembebasan lahan.
