“Itu [provokator] yang kita pisah-pisahkan. Saya kira nggak ada masalah,” tutur Luhut.
Selain itu, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP) Batam mengeklaim sudah lebih dari 100 kepala keluarga yang mendaftar untuk direlokasi.
“Lebih dari 100. Maaf kami tidak bisa memberikan angka pastinya, karena menjaga privasi para pendaftar,” kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dikutip dari kantor berita Antara.
Selain itu, mereka juga memperpanjang masa pendaftaran relokasi warga Rempang tahap pertama hingga 28 September 2023.
Fauziah membantah klaim-klaim itu.
“Kami kompak tidak mau dipindah,” katanya.
Keluarganya telah tinggal turun temurun selama enam generasi di Pulau Rempang.
“Ini bukan masalah ganti untung ganti rugi, tapi ini marwah, kenangan kami di sini, makam leluhur kami, masa dibongkar kami tak tega. Hati kami hancur betul dibuat pemerintah ini,” kata Fauziah.
Saat ini, setiap hari petugas dari BP Batam dan aparat masih berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengajak warga mendaftar untuk direlokasi.
Tetapi setidaknya di kampungnya, Fauziah menuturkan warga “tak ada yang setuju direlokasi.”
“Kalau ada yang bilang begitu, itu bohong,” tuturnya sambil menangis.
Fauziah mengaku stres dengan situasi di Pulau Rempang belakangan ini.
“Sedikit-sedikit kami menangis, tapi kami tidak tahu mau mengadu ke siapa lagi?”
“Presiden saja secara enggak langsung mengusir kami dari kampung kami sendiri,” katanya.
Dihubungi terpisah, Juru bicara Keramat, Suardi, juga mengatakan bahwa masyarakat sejauh ini memang masih menolak rencana relokasi dan perpindahan.
Namun sebagai pihak yang turut berdialog dengan Bahlil, Keramat menyatakan akan berupaya mencari solusi dan melakukan konsolidasi dengan masyarakat.
“Kalau masyarakat menolak itu kan keputusan mereka,” kata Suardi.
