SERANG | INTIP24NEWS – Sejumlah warga mengeluhkan pelaksanaan rehabilitasi jalan Sentul-Kisarap yang dilaksanakan sejak Maret 2022.
Menurut warga, sejak awal kontraktor pelaksana PT. Bumi Sampiran, tidak melengkapi alat dan unsur keselamatan baik untuk warga masyarakat maupun bagi para pekerjanya.
Bahkan saat ini jalan alternatif yang disediakan untuk warga malah seperti kubangan kerbau sehingga sulit dilewati oleh masyarakat yang akan berpergian melintasi jalur alternatif tersebut, Sabtu ( 25/06/2022 ).
“Saya sebagai warga disini, menilai Pihak Kontraktor sepertinya tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan ini. Mulai dari diabaikannya alat keselamatan untuk pekerja maupun unsur keselamatan bagi warga pengguna jalan.”
“Juga diawal pelakaanaan, minim sekali rambu dan petunjuk sehingga banyak warga yang terjebak.” Ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Ditambahkannya, saat ini pihak pelaksana telah menyiapkan jalan alternatif, namun seperti kubangan kerbau sehingga sulit dilewati.
“Kita kesulitan pak untuk melintasi jalur ini karena jalan alternatifnya becek melebihi kubangan kerbau, kamu kecewa kepada kontraktor pelaksana.” Ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga, pengurus LMP Perjuangan Kabupaten Serang, Hendi Suhendi menyayangkan pihak PUPR Kabupaten Serang yang dinilai abai dan kurang melakukan pengawasan terhadap lroyek senilai Rp5,1 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tersebut.
“Kami dari LMP Perjuangan menilai bahwa pihak PUPR Kabupaten Serang tidak serius dalam pelaksanaan rehab Jalan Sentul-Kisarap ini, Karena kurangnya pengawasan sehingga membuat kontraktor se-enaknya melaksanakan rehab dengan mengabaikan layanan terhadap warga masyarakat pengguna jalan tersebut.
“Saya sebagai pengguna jalan ini juga mengalami hal yang sama dengan warga, pernah terjebak kemacetan karena tidak adanya Rambu saat pertama dilaksanakan.
Dan sekarang mereka menyediakan jalan alternatif yang tidak layak dan sangat mengganggu aktifitas warga pengguna jalur ini. ” Kata Hendi.
Oleh karenanya, menurut aktifis Serang Selatan ini, pihaknya tidak akan segan segan untuk melakukan audit independent terhadap proyek yang di danai dari uang rakyat tersebut.
“Jika terus seperti ini, kami dari ormas LMP Perjuangan tidak segan segan untuk melakukan audit independen atas penggunaan uang rakyat senilai Rp5,1 milyar itu, dan akan melaporkannya kepada Aparat penegak hukum,” tegas Hendi.
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang Yadi Priyadi R, saat dihubungi media ini melalui pesan ke nomor WhatsAap nya, tidak merespon sama sekali.
(WS/Investigasi)
