JAKARTA – Menanggapi gelombang penolakan keikutsertaan Timnas Israel jelang gelaran Piala Dunia U-20, Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan, apapun persoalannya, setajam apapun polemiknya dan seberat apapun dilemanya, solusinya lihat atau kembali ke konstitusi, Jumat (24/3).
Menurut Fahira, sikap beberapa negara atau organisasi dunia lain yang lebih terbuka dengan Israel tidak serta merta menjadi patokan Indonesia untuk bersikap karena Indonesia punya konstitusi sendiri.
“Apa yang diperintahkan konstitusi, itu yang kita jalankan. Para pendiri bangsa ini membuat konstitusi yang begitu tegas dan visioner agar anak cucu mereka di masa depan punya pegangan jika menghadapi persoalan seperti ini. Mari sama-sama kita ‘bedah’ apakah kehadiran sebuah negara yang berdiri dari hasil pendudukan dan penjajahan dipantaskan oleh konstitusi kita?” ujar dia.
Ia menambahkan, “para pendiri bangsa ini membuat konstitusi yang begitu tegas dan visioner agar anak cucu mereka di masa depan punya pegangan jika menghadapi persoalan seperti ini. Mari sama-sama kita ‘bedah’ apakah kehadiran sebuah negara yang berdiri dari hasil pendudukan dan penjajahan dipantaskan oleh konstitusi kita?” ujar Anggota DPD Dapil DKI Jakarta.
Apa yang dilakukan Israel dengan terus membuldozer pemukiman warga Palestina, kerap melakukan agresi militer bahkan menerapkan politik apartheid yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, memang tidak ada hubungannya dengan olahraga, tetapi menginjak-nginjak kemanusiaan.
“Di atas politik apalagi olahraga ada kemanusiaan. Kemanusiaan ini yang menjadi inti konstitusi kita. Sekali lagi, jika persoalan kehadiran Timnas Israel ini dianggap sebuah dilema oleh para pemangku kepentingan, cobalah kembali menoleh kepada konstitusi kita. Diresapi, sikap seperti apa yang ingin ditanamkan para pendiri bangsa ini pada kita sebagai penerus bangsa merdeka ini,” pungkas Fahira Idris.
Seperti diberitakan, gelombang penolakan keikutsertaan tim Israel terus terjadi jelang gelaran Piala Dunia U20. Bukan hanya dari organisasi keagamaan saja, penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari partai politik bahkan dari salah satu institusi Pemerintahan Provinsi.
Bukan hanya dari organisasi keagamaan saja, penolakan juga datang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari partai politik bahkan ada kepala daerah.
