OKI, intip24news.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI, Sumatera Selatan Asmar Wijaya membuat kontroversi dan mengundang respon masyarakat terkait beredarnya surat undangan kepada tim sukses Bupati dan Wabup OKI terpilih periode 2025-2030 yang dinilai bernuansa politik.
Ketua DPD IWO Indonesia OKI Aliaman, SH mengkritik adanya agenda silaturahmi tim sukses. Undangan silaturahmi itu ditanda tangani oleh Sekda Asmar Wijaya dengan kop surat resmi Pemkab OKI dengan Nomor: 420/II/2025.
“Kita sangat menyayangkan ditengah gencar-gencarnya Bupati dan Wabup OKI terpilih periode 2025-2030 mengharapkan semua stakeholder agar bisa bersatu dan bersinergi membangun OKI Bersama, malah undangan silaturahmi yang dibuat oleh bagian Sekretariat Daerah Kabupaten OKI seperti bernuansa politik dan masih seperti masa Pilkada, ini preseden buruk bagi Pemerintah Daerah OKI yang dikenal dengan Bendhe Seguguk ini, ujar Aliaman, SH selaku Ketua DPD IWO Indonesia,” Sabtu (8/3/2025).
Menurut Alianan, undangan silaturahmi tersebut sangat jelas ditujukan kepada tim sukses.
“Ini jelas bernuansa politik dan cenderung diduga bisa membuat kontroversi dan gaduh ditengah masyarakat,” tandas Alianan.
“Pilkada sudah selesai, masyarakat sudah tenang dan sudah tahu kalau Bupati dan Wabup OKI terpilih itu H. Muchendi Mahzareki dan Suprianto. Bupati dan Wabup OKI terpilih juga sudah menyatakan “tidak ada lagi tim 01 atau tim 02, Semuanya masyarakat OKI, dan Bupati dan Wabup OKI milik masyarakat OKI, Mari kita Bersatu untuk Maju Bersama guna mewujudkan OKI lebih baik lagi, itu yang disampaikan Bupati dan Wabup OKI kepada masyarakat OKI bahkan hal tersebut disampaikan Bupati OKI, Muchendi pada saat Rapat Paripurna XVI Masa Sidang II Tahun 2024-2025 dalam rangka mendengarkan pidato perdana Bupati dan Wabup OKI Periode 2025-2030 belum lama ini (4/3/2025),” tandasnya.
Undangan Silaturahmi tersebut patut diduga bernuansa politik dinasti, kita berharap agar Pemkab OKI segera meralat Isi undangan tersebut dan menyatakan permohonan maaf secara terbuka ke publik agar tidak menjadikan informasi liar di tengah masyarakat,”tegas Aliaman yang juga salah satu Aktivis Anti Korupsi di Sumsel ini.
“Sebaiknya undangan tidak dibuat oleh Pemkab OKI apalagi kegiatannya dilakukan di pendopo, parahnya lagi bila dana silaturahmi tersebut dianggarkan melalui dana APBD OKI sementara saat ini Pemkab OKI melakukan efisiensi anggaran, bisa-bisa hal tersebut nantinya menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tutupnya. (Tim IWO Indonesia)
