JAKARTA – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyesalkan apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan utang Kereta Cepat Indonesia China. Seharusnya segala hal terkait sengketa berita diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Ninik menambahkan Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers.
“Peraturan Dewan Pers, jika ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi dan penyelesaiannya oleh Dewan Pers.
Jadi jika ada pemberitaan oleh perusahaan pers dan didistribusikan ke media sosial dan kemudian menjadi konflik oleh pihak ketiga, silahkan datang ke Dewan Pers untuk kita mediasi.”
“Jadi jangan ada penyelesaian dengan cara-cara intimidatif pemerasan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dan sebagainya jika itu konflik pemberitaan, penyelesaiannya adalah dengan UU 40,” katanya.
Sebelumnya, redaksi Kompas TV dan Kompas.com mengemukakan ada ancaman nyata Kemerdekaan Pers saat ini.
Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mengungkapkan, pengalaman kantor beritanya yang mendapat gugatan dari seorang YouTuber karena unggahan berita mengenai utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Gugatan tersebut terkait penggunaan materi visual dalam video yang diunggah di akun Kompas TV terkait pemberitaan membengkaknya utang pembangunan kereta cepat hingga mencapai Rp 8,5 triliun.
