JAKARTA | INTIP24 News – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan Indonesia tidak perlu keluar dari Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) menyusul konflik senjata Iran dengan Amerika Serikat (AS).
Profesor Jimly yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyampaikan sejumlah langkah yang bisa dipertimbangkan pemerintah dalam menyikapi situasi global yang berkembang.
“Bukan mundur, tetap saja, kita tetap saja di situ. Ya kan? Lagi pula Donald Trump kan sudah senang sama kita ya alhamdulillah kan. Nah, cuma dari dua poin itu ya kita kurangi separuh gitu lho, ialah menunda itu,” kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3/2026).
Jimly menjelaskan Indonesia memiliki peran sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Posisi strategis tersebut dianggap mampu meredam potensi konflik di dunia Islam.
“Dan yang paling penting yang terakhir kalau menurut saya ya, saya tidak tahu apa ada dialog, yang jelas Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang non-Arab, kita sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam. Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia, dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Gitu lho, jangan nanti diadu domba, oh ini gara-gara Syiah, orang Suni harus begitu lho,” jelasnya dikutip media.
Sebagai mana diwartakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap Presiden RI Prabowo Subianto masih memantapkan Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).
Mengingat, eskalasi di kawasan Timur Tengah kian meningkat usai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran beberapa waktu lalu.
Kabar ini disampaikan Paloh setelah menghadiri makan malam kebangsaan dengan petinggi negara terdahulu serta jajaran ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam.
“Memang dijelaskan tadi, dan ada melatarbelakangi berbagai pemikiran pemikiran yang cukup strategis kenapa dan bagaimana sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BoP,” kata Paloh kepada wartawan usai pertemuan.
Paloh juga memastikan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih memantapkan diri menjadi bagian dari badan bentukan Presiden AS, Donald Trump, tersebut. Meskipun, kondisi geopolitik di kawasan tersebut semakin memanas.
“Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu,” ucapnya.
Akan tetapi, Paloh membuka potensi terjadinya perubahan posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Namun, perubahan tersebut baru akan terjadi setelah Indonesia berdiskusi dengan sesama anggota lainnya mengenai nasib mereka.
“Kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya,” tuturnya.
