Tentu saja, tidak ada pihak yang puas dengan usulan tersebut.
Pertama, kedua negara menjadi terpecah belah dan seluruhnya terdiri dari daerah-daerah kantong yang tersebar.
Kedua, negara Israel di masa depan diberi wilayah yang memiliki ruang untuk pertumbuhan. Mengingat kemungkinan besar kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa, orang-orang Israel diberi lebih banyak tanah daripada orang-orang Arab yang harus pindah.
Tentu saja, negara-negara Arab sangat marah dan tidak ada pihak yang mau berkompromi.
Pada tahun 1947, terjadi perang yang bertujuan merevisi perbatasan. Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya bergabung di pihak Arab.
Israel berhasil melawan dan bahkan menduduki beberapa wilayah yang diberikan PBB kepada Arab. Namun, sisa wilayah Arab Palestina tidak menjadi negara tersendiri, melainkan diduduki oleh negara-negara Arab tetangga.
Yordania menguasai Tepi Barat Sungai Yordan, dan Gaza diduduki oleh Mesir.
Jika saja Gaza menjadi bagian dari Mesir, keadaannya tidak akan seburuk itu.
Namun situasinya ternyata jauh lebih buruk.
Pada tahun 1947, penduduk Gaza hanya berjumlah 80.000 jiwa. Namun pengungsi Arab kemudian membanjiri wilayah tersebut dan wilayah kecil tersebut terpaksa menampung hingga 300.000 orang Arab.
Pada saat itu, situasi tersebut bisa saja dianggap sebagai bencana kemanusiaan, karena masyarakat kekurangan kebutuhan pokok yang mendasar.
Sementara itu, Mesir tidak menganggap Gaza sebagai wilayahnya sendiri, dan warga Gaza tidak bisa menerima kewarganegaraan Mesir.
Mesir hanya menggunakan Gaza sebagai ‘pendobrak’ terhadap Israel.
Dengan bantuan Mesir, detasemen fedayeen dibentuk di daerah kantong tersebut untuk melancarkan perang gerilya melawan Israel.
Pada saat yang sama, PBB membentuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA). Organisasi ini membantu meningkatkan kehidupan di Gaza.
